Nasional- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggencarkan program pemutakhiran data pertanahan secara digital. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengimbau masyarakat yang memiliki sertipikat tanah terbitan tahun 1961 hingga 1997 untuk segera mendatangi kantor pertanahan setempat.
Langkah ini diambil sebagai upaya preventif pemerintah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih lahan yang seringkali memicu sengketa di kemudian hari.
Dalam arahannya saat Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan di Makassar, Menteri Nusron menekankan bahwa validasi data fisik dan yuridis sangat krusial.
“Tolong kepala daerah, instruksikan ke camat, lurah, dan RT/RW, rakyatnya yang memegang sertipikat tahun 1961-1997, datang ke kantor BPN, mutakhirkan. Kalau perlu kita ukur ulang, dicocokkan dari sekarang supaya tidak jadi masalah di kemudian hari,” tegas Nusron Wahid.
Mengapa Harus Sekarang?
Bagi para pemilik lahan, pemutakhiran data digital memberikan beberapa keuntungan utama:
Memastikan batas-batas tanah tercatat secara akurat dalam sistem pemetaan digital nasional.
Menghindari risiko sertipikat ganda atau klaim sepihak dari pihak lain.
Mempermudah proses administrasi pertanahan di masa depan, termasuk jika pemilik ingin melakukan transaksi atau penjaminan.
Pemerintah meminta bantuan perangkat daerah (Camat hingga RT/RW) untuk mengawal sosialisasi ini agar masyarakat tidak ragu membawa dokumen asli mereka ke Kantor BPN. Proses ini bertujuan untuk mencocokkan data lama dengan standar digital terbaru, termasuk melakukan pengukuran ulang jika terdapat ketidaksinkronan pada batas fisik lahan.
Melalui tagar #DataTanahAkurat dan #KotaLengkap, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mewujudkan tata kelola pertanahan yang maju dan modern guna memberikan perlindungan maksimal bagi hak milik rakyat. ( Wahyu)
