Medan, investigasi.news – Skandal BBM oplosan kembali menyeruak, kali ini menyeret nama PT KSE yang diduga menjadi pelaku utama dalam rantai distribusi bahan bakar ilegal. Ironisnya, praktik haram ini berlangsung di bawah hidung Pertamina sendiri—lengkap dengan Delivery Order (DO) resmi. Apakah Pertamina benar-benar tidak tahu, atau justru sengaja tutup mata?
Pada Sabtu (03/05/2025) sekitar pukul 17.00 WIB, aktivitas mencurigakan terekam jelas dalam video berdurasi 1 menit 20 detik. Dalam rekaman tersebut, terlihat mobil tangki milik agen PT KSE memindahkan cairan diduga BBM oplosan dari satu tangki ke tangki lainnya di kawasan Pasar 1, Medan Marelan. Proses ini dilakukan tanpa pengawasan, tanpa standar keamanan, dan jelas-jelas melanggar hukum.
Dugaan ini bukan isapan jempol. Warga sekitar yang berhasil merekam aksi tersebut mengungkapkan bahwa gudang tempat pengoplosan BBM dikelola oleh seorang bernama MNR. Gudang itu terletak di Kelurahan Terjun, tak jauh dari jembatan Sungai Bederak. Modusnya: BBM diduga hasil oplosan dimuat ke mobil tangki yang sebelumnya dikosongkan, lalu disalurkan menggunakan DO resmi Pertamina. Sebuah kejahatan ekonomi terstruktur dan sistematis.
“Ini bukan aktivitas harian, tapi punya jadwal tertentu. MNR punya puluhan tangki dan mobil modifikasi bermuatan 1 ton untuk beli BBM subsidi di SPBU sekitaran Medan,” ungkap warga yang bersedia bersaksi di hadapan aparat penegak hukum (APH).
Jaringan ini disebut-sebut beroperasi di sejumlah SPBU strategis, termasuk di kawasan Tanjung Morawa, Patumbak, Sidikalang, Krakatau Medan, hingga Tanah Karo, Deli Serdang. Bahkan disebutkan bahwa puluhan armada modifikasi tersebut rutin memborong BBM subsidi untuk kemudian dicampur dan dijual kembali dengan harga industri. Negara dirugikan triliunan, dan masyarakat menjadi korban.
Ironisnya, kasus serupa pernah mencuat di dua SPBU Medan—termasuk SPBU di depan Hotel Emerald Garden—yang sempat menerima BBM oplosan dari tangki PT KSE. Namun kasus tersebut diduga ‘diredam’ di internal Pertamina dan tidak pernah dilaporkan ke pihak kepolisian. Apakah ada kekuatan besar yang sengaja melindungi bisnis haram ini?
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina maupun APH. Namun publik tak lagi bisa dibungkam. Pertamina harus bersikap tegas dan transparan. Rakyat menanti, dan hukum harus bicara.
Raja
