Palangka Raya, Investigasi.News– Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, didampingi Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Rabu (2/7/2025).
“LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum disampaikan ke DPRD, sehingga wajib terlebih dahulu diaudit oleh BPK,” jelas Bupati Heriyus saat penyerahan dokumen yang diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar.
Heriyus menegaskan bahwa penyerahan LKPD dilakukan paling lambat tiga bulan setelah masa anggaran berakhir, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam penyusunan laporan, pihak Pemkab Murung Raya berupaya menghindari salah saji material agar dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai wujud tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.
“Harapan kami, BPK RI dapat memberikan bimbingan, saran, maupun pendapat agar pelaporan keuangan daerah semakin baik dan transparan,” imbuh Heriyus.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pembuatan laporan keuangan, sekaligus mengapresiasi komitmen Pemkab Murung Raya dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Penyerahan LKPD ini menjadi salah satu bukti nyata kesungguhan Pemkab Murung Raya dalam memperkuat kepercayaan publik dan menjaga profesionalisme pengelolaan keuangan daerah. Zulmi
