ENDE, Investigasi.News — Koalisi LAKKI (Lawan Ketidakadilan dan Korupsi Indonesia) Associates Law Firm siap mengajukan permohonan praperadilan melawan Kejaksaan Negeri Ende sebagai Termohon karena telah melakukan penghentian penyidikan dugaan korupsi pengelolaan pengalihan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ende senilai Rp49 miliar.
“Kami berpendapat penghentian penyidikan kasus Rp49 miliar ini diduga ada persekongkolan jahat antara oknum mafia hukum yang dilakukan untuk menutupi dugaan tindak pidana korupsi yang sudah sangat jelas terlihat, seperti kita melihat gedung Kantor DPRD Ende dan Kantor Kejaksaan Negeri Ende pada siang hari.”
“Kejari Ende sendiri yang menaikkan kasus ini dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan, yang artinya telah ditemukan adanya tindak pidana korupsi, lalu tiba-tiba disulap menjadi masalah kesalahan administrasi.”
“Ini jelas-jelas ada pengalihan dana yang dilakukan oleh BPKAD dengan cara melawan hukum dan dana tersebut telah digunakan dengan cara melawan hukum juga. Ini tidak bisa seenaknya dikategorikan sebagai masalah administrasi hanya karena ada pembayaran Rp39 miliar dari Pemerintah Kabupaten Ende kepada rekanan.”
“Perkara ini harus diuji. Mengapa dana Rp49 miliar dialihkan dan atas komando atau perintah siapa, serta siapa-siapa saja yang telah menerima dan menggunakan dana tersebut.”
“Lalu perlu diusut juga dari mana sumber dana Rp39 miliar yang digunakan untuk membayar rekanan. Di sini anak TK saja bisa paham, mengapa Pemerintah Kabupaten Ende gercep membayar rekanan Rp39 miliar hanya untuk menutupi masalah Rp49 miliar.”
“Ini juga mesti diuji, dari mana uang Rp39 miliar dan bagaimana mekanisme pembayaran, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau hanya sesuai keinginan para oknum mafia.”
“Tangan saya gemetar saat mengetik rilis berita ini, bukan karena saya takut pada mafia hukum, tapi ketakutan terbesar saya adalah Kabupaten Ende yang kita cintai ini hancur karena para oknum koruptor dipelihara.”
Penulis: Cosmas Jo Oko, S.H., Direktur Koalisi LAKKI Associates Law Firm.
