Jember, Investigasi.News – Kegiatan reses anggota DPRD merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam menyerap aspirasi masyarakat guna perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Reses ini memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di daerah kepada wakil rakyat.
Dalam reses masa sidang ke-III tahun 2025, Widarto selaku Wakil DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan banyak menerima usulan dari masyarakat.
Dalam acara reses yang di adakan di Kelurahan Jember Lor pada hari Rabu 3 Desember 2025, masyarakat mengajukan berbagai usulan yang mencakup sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
Seperti yang diungkapkan oleh Didit warga Rambipuji mengatakan berkenaan pemasangan banner yang tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Jember dinilainya tidak efektif, karena bukan masa kampanye.
“Saya sangat tidak setuju adanya pemasangan banner program Bupati Jember yang tersebar di beberapa titik Kabupaten Jember, saya menilai hal tersebut sudah memakan uang APBD yang begitu besar akan tetapi kecil sekali dampaknya terhadap masyarakat” ujar Didit.
Selain itu, ia juga melanjutkan berkenaan program Pemerintah Kabupaten terkait Mlijo Cinta itu sangat kontroversial.
“Domain penerima ibu-ibu, Vendor dan penerimanya yang tidak jelas, hal-hal seperti ini hanya membuang-buang uang APBD yang sangat besar hingga 12 Miliar” tegas Didik.
Menanggapi keluhan tersebut, Widarto menyampaikan dalam resesnya bahwa masalah tersebut sedang kami tangani melalui Komisi B dengan memanggil OPD terkait.
“Anggota DPRD sudah melakukan beberapa langkah berkenaan persoalan tersebut, melalui komisi B yang membidangi hal tersebut sedang kita kawal, salah satunya dengan melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait seperti Kominfo (berkenaan Banner) dan Dinas Koperasi (berkenaan Mlijo Cinta)”ujar Widarto.
Widarto juga menjelaskan bahwa kebetulan Ketua komisi B yang membidangi hal tersebut berasal dari PDI Perjuangan, yaitu Chandra Ary Fianto yang terus mengawal program tersebut.
“Salah satu contohnya permasalahan terkait LP2B yang terus di kawal oleh PDI Perjuangan membuahkan hasil positif. Yang awalnya keluar SK yang angkanya turun dan terus dikawal oleh PDI Perjuangan dan berhasil. SK yang disahkan akhirnya ada kenaikan sebesar 300 Hektar.” Ungkap Widarto.
Diakhir resesnya, Widarto menegaskan bahwa kami anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan dari Legislator meskipun kami semua masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan.
Js
