Padang Panjang— Sebanyak 12 usulan program kegiatan dibahas dalam dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT), Kamis (5/2/2026). Usulan tersebut merupakan hasil penjaringan dan rekapitulasi aspirasi masyarakat dari berbagai unsur dan pemangku kepentingan di kelurahan.
Dari total 12 usulan, terdiri atas tiga kegiatan fisik, empat bidang sosial budaya, serta lima bidang ekonomi. Musrenbang ini dibuka Wakil Wali Kota, Allex Saputra. Dihadiri Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, Camat Padang Panjang Timur (PPT), Wira Jaya Septikha, perwakilan OPD terkait, unsur RT, LPM, FKPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta fasilitator kelurahan.
Wawako Allex menegaskan, musrenbang kelurahan merupakan tahapan awal yang sangat strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang 2027.
“Musrenbang adalah ruang partisipasi publik. Di sinilah masyarakat menyampaikan langsung kebutuhan, persoalan, dan harapan pembangunan. Perencanaan yang baik harus dimulai dari bawah, dari RT dan kelurahan,” ujarnya.
Ia menyampaikan lima fokus utama RKPD 2027, yakni pemulihan pascabencana, penanganan sampah secara sistematis, penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Seluruh usulan musrenbang, menurutnya, harus sejalan dengan fokus tersebut.
Sebagai kebijakan strategis, Pemerintah Kota merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp150 juta per RT untuk 241 RT pada 2027. Kebijakan ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan mendasar di tingkat RT dan kelurahan secara cepat dan tepat sasaran.
“Saya berharap anggaran ini dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat. Utamakan infrastruktur dasar, kebersihan lingkungan, akses air bersih, penanganan sampah, dan kegiatan ekonomi produktif. Jangan gunakan anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak,” tegasnya.
Allex juga mengingatkan agar setiap usulan benar-benar berasal dari masyarakat, bersifat spesifik, terukur, realistis, serta memberikan dampak luas. Ia turut mendorong penguatan budaya gotong royong, karena tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui APBD.
“Musrenbang harus menjadi forum yang produktif, terbuka, dan bertanggung jawab demi terwujudnya Padang Panjang yang maju, sejahtera, dan bermarwah,” tutur
nya.
Sementara itu, Lurah Koto Katik, Riki Hamdi menyampaikan, usulan yang diajukan berangkat dari persoalan nyata di tengah masyarakat, seperti kerusakan saluran irigasi serta longsor bahu jalan yang berdampak pada lahan pertanian warga.
“Kami juga mengusulkan pelatihan pengolahan sampah berbasis event tradisional, beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu, pengadaan peralatan kebencanaan, bantuan UMKM, serta bantuan modal bagi petani,” jelasnya.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi dan mendapat respons positif dari Pemerintah Kota demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Koto Katik. (rifki)
