Malang, Investigasi.news – Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, M.M., resmi membuka Forum Perangkat Daerah dalam rangka Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2026. Acara yang digelar di Ruang Rapat Anusapati, Rabu (5/3) ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, serta camat yang turut serta secara daring.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus selaras dengan visi Malang Makmur Berkelanjutan dan Indonesia Emas 2045. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan money follows program, yakni alokasi anggaran berbasis hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat. Maka dari itu, efisiensi anggaran harus dilakukan, tetapi tanpa mengurangi sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Bupati Malang.
Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Sektor Prioritas
Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Malang akan melakukan efisiensi besar-besaran pada berbagai pos anggaran, seperti kegiatan seremonial, studi banding, pencetakan dokumen, seminar, perjalanan dinas, dan belanja alat tulis kantor (ATK). Namun, sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama, bahkan berpotensi mendapatkan tambahan anggaran.
Menurutnya, penghematan anggaran ini akan dialihkan untuk mendukung program prioritas, termasuk pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, serta penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Pendekatan Integratif dan Spasial dalam Perencanaan
Bupati Malang juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan. Koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Pendekatan integratif memastikan setiap program saling memperkuat satu sama lain, sedangkan pendekatan spasial menuntut perencanaan yang jelas dan berbasis data sehingga lebih efektif dalam implementasinya,” jelasnya.
Dengan strategi ini, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi landasan pembangunan yang lebih efisien, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang.
Guh
