Polemik Penertiban Pedagang: Oknum Pemko Langsa Diduga Abai pada Permohonan Masyarakat

Baca Juga

Langsa, Investigasi.news – Pemko Langsa kembali diterpa kontroversi terkait penertiban pedagang di jalan raya. Diduga, oknum nomor satu di Pemko Langsa beserta jajarannya tidak menjalankan tugas dengan baik dalam menertibkan pedagang ikan dan sayur yang berjualan di badan jalan. Masyarakat setempat telah mengajukan surat resmi meminta penertiban pasar ikan yang dianggap sudah semerawut dan mengganggu pejalan kaki serta lalu lintas kendaraan. Namun, hingga saat ini, respons dari pejabat terkait dinilai tidak sesuai harapan.

Menurut laporan, penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang justru memfokuskan perhatian pada pasar latos, bukan pasar ikan seperti yang diminta dalam surat masyarakat. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektifitas dan keseriusan pihak Pemko Langsa dalam menangani masalah ini.

Warga merasa tindakan ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap keluhan masyarakat dan mempertanyakan apakah ada dugaan bahwa pasar ikan memberikan “upeti” kepada pejabat terkait, sehingga menyebabkan penertiban dilakukan di lokasi yang salah. “Ada indikasi bahwa pejabat ini lebih memilih untuk mengabaikan aturan dan prosedur resmi demi melindungi kepentingan pedagang tertentu,” ungkap salah satu warga yang mengajukan surat kepada pejabat Pemko Langsa.

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP pada Senin, 4 Agustus 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara permohonan masyarakat dan tindakan yang diambil. Dokumen surat yang diterima masyarakat mencatat ketidakcocokan ini, menambah sorotan publik terhadap integritas pengelolaan kota.

Masyarakat menilai bahwa pejabat Pemko Langsa seharusnya mengindahkan surat dari masyarakat dan bertindak sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Ketidakcocokan ini menciptakan kesan bahwa kepentingan publik dan pengaturan kota tidak menjadi prioritas utama. “Ini jelas melanggar SOP penataan kota yang seharusnya lebih berpihak pada kepentingan publik dan keselamatan bersama,” tambah seorang warga.

Kontroversi ini memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan aturan di Pemko Langsa. Dengan berlarut-larutnya masalah ini, publik menuntut penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi ketidakselarasan antara permohonan masyarakat dan tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Zul

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest

More articles