Sorong, investigasi.news – Proyek pembangunan talut di bantaran Kali Mariai, Kampung SP 2, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, kembali menambah deretan proyek infrastruktur yang dinilai gagal dan dikerjakan asal-asalan. Padahal, proyek tersebut baru saja rampung beberapa bulan lalu. Kini, sebagian besar strukturnya telah mengalami kerusakan parah — mulai dari retakan, pergeseran tanah penahan, hingga dinding talut yang ambruk.
Pantauan investigasi.news di lokasi, Minggu (5/10/2025), memperlihatkan kondisi memprihatinkan. Beberapa bagian talut terlihat bergeser akibat tergerus air, sementara di sisi lain muncul celah besar antara struktur beton dan tanah penahan. Fenomena ini memperkuat dugaan adanya kelemahan serius dalam perencanaan dan kualitas konstruksi di lapangan.
“Kalau bangunannya sesuai standar, tidak mungkin baru hitungan bulan sudah rusak seperti ini,” ujar salah seorang warga SP 2 dengan nada kecewa. Warga menilai, pekerjaan tersebut dikerjakan asal jadi tanpa memperhatikan mutu material dan metode kerja yang benar.
Proyek talut ini diduga berada di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP) III Sumber Daya Air (SDA). Pekerjaan menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2025, dan diperkirakan mulai dikerjakan pada Juni 2025 dengan waktu pelaksanaan sekitar tiga bulan.
Namun, hasilnya jauh dari harapan. Warga menilai spesifikasi pekerjaan tidak sesuai ketentuan teknis, sehingga mutu konstruksi diragukan. Beberapa warga bahkan menyebut proyek tersebut terkesan dilakukan untuk sekadar menghabiskan anggaran, bukan untuk menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat dari ancaman erosi dan banjir.
“Kalau seperti ini, jelas pemborosan. Air sedikit naik saja sudah rusak. Ini proyek apa mainan?” sindir seorang tokoh masyarakat setempat.
Temuan lain yang tak kalah mencolok ialah tidak adanya papan proyek di lokasi pekerjaan. Padahal, sesuai ketentuan transparansi publik, papan proyek wajib mencantumkan nama kegiatan, pelaksana, sumber anggaran, nilai kontrak, dan waktu pelaksanaan.
Ketiadaan papan informasi ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa proyek tersebut dilakukan tanpa pengawasan ketat, bahkan berpotensi mengandung unsur pelanggaran administrasi dan transparansi.
“Kalau tidak ada papan proyek, bagaimana masyarakat bisa tahu siapa yang bertanggung jawab? Ini jelas aneh,” tambah warga lainnya.
Masyarakat mendesak agar Kementerian PUPR melalui Inspektorat Jenderal segera melakukan audit teknis dan investigasi menyeluruh terhadap proyek ini. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, terutama menyangkut fungsi pengawasan dan kepatuhan terhadap standar mutu pekerjaan.
Selain itu, masyarakat meminta aparat penegak hukum turut turun tangan memeriksa potensi adanya unsur penyimpangan dalam penggunaan dana APBN.
“Uang rakyat tidak boleh dipakai untuk proyek gagal seperti ini. Harus ada yang bertanggung jawab,” tegas warga dengan nada geram.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang diajukan investigasi.news terkait kondisi proyek talut di Kali Mariai SP 2.
John
