Sawahlunto, dutametro.com – Lima fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sawahlunto setujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. APBD Sawahlunto dilakukan dengan prinsip Survival Budget di sahkan dalam rapat paripurna DPRD, Sabtu (29/11/2025).
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra dalam sambutannya menyampaikan, penerapan Survival Budget untuk memastikan seluruh layanan dasar masyarakat tetap berjalan meskipun ruang fiskal daerah mengalami tekanan signifikan.
“Prinsip Survival Budget berarti pemerintah daerah menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab, menjaga agar pelayanan dasar tidak terhenti dan prioritas pembangunan tetap terlaksana walaupun anggaran terbatas,” kata Wali Kota Riyanda.
Dalam struktur yang telah disepakati, Pendapatan Daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp485,08 miliar, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp544,23 miliar, sehingga terdapat defisit Rp59,09 miliar.
Wali Kota menjelaskan bahwa defisit tersebut ditutupi melalui Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp60,76 miliar, kemudian dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp1,66 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo dan pemberian pinjaman daerah.
“Kebijakan itu merupakan bentuk kehati-hatian fiskal. Kita mengupayakan agar tidak menambah beban utang baru, karena setiap rupiah harus dipertimbangkan agar manfaatnya kembali kepada masyarakat,” ungkap dia.
Dia juga menambahkan, bahwa kondisi pengetatan fiskal di daerah merupakan dampak langsung dari dinamika nasional, termasuk pemotongan transfer pusat dan kewajiban belanja yang tidak dapat dikurangi.
“Karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur dan selektif,” sebut dia.
Wako Riyanda menegaskan, bahwa prioritas tetap diarahkan pada sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta infrastruktur vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
“Pembangunan tidak boleh berhenti, meski dengan anggaran terbatas. Prinsipnya adalah menjaga pelayanan dasar,” kata dia.
Dengan pendekatan Survival Budget tersebut, Pemerintah Kota berharap APBD 2026 menjadi instrumen yang menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus memastikan pembangunan tetap berlanjut secara terukur dan akuntabel. Tumpak
