DPRD Barito Utara Minta Pertamina Segera Atasi Kelangkaan BBM, Masyarakat Diminta Pahami Pembagian Kewenangan

Muara Teweh, investigasi.news – Anggota DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan menyayangkan keresahan masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Muara Teweh yang justru diarahkan kepada pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kewenangan utama dalam pengelolaan energi, termasuk distribusi BBM, berada pada pemerintah pusat dan PT Pertamina (Persero).
Menurut Parmana, pemerintah daerah sering kali menjadi sasaran kemarahan warga karena dinilai berada di garis depan pelayanan publik. Padahal, rantai pasok BBM sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina.
“Ada persepsi di masyarakat bahwa Pemda memiliki kuasa penuh untuk menyelesaikan masalah di wilayahnya, padahal dalam rantai pasok BBM, peran utama ada di level pusat,” ujar Parmana.
Ia menekankan, kondisi kelangkaan yang kini dirasakan warga Barito Utara seharusnya menjadi perhatian serius Pertamina untuk segera mengambil langkah antisipatif dan solutif. Parmana bahkan mengaku ikut merasakan dampaknya.
“Bahkan saya sendiri sempat mendorong motor sampai rumah karena kehabisan bahan bakar. Pedagang eceran pun kosong,” ungkap politisi PKB tersebut.
Parmana menjelaskan, masyarakat perlu mengetahui pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan energi. Meski distribusi BBM merupakan tanggung jawab utama pemerintah pusat dan Pertamina, pemerintah daerah tetap memiliki peran pendukung yang penting.
“Pemda berperan dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, memastikan distribusi tepat sasaran, mengusulkan penambahan kuota, dan membantu koordinasi jika ada hambatan distribusi seperti cuaca buruk atau bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah faktor lokal seperti gangguan transportasi, penyelewengan oknum, hingga panic buying juga dapat memperparah kelangkaan, sehingga Pemda sering dituntut untuk bertindak cepat meski kewenangannya terbatas.
Lebih lanjut, Parmana menilai wajar jika masyarakat menilai Pemda sebagai pihak yang paling mudah dijangkau saat terjadi krisis. Namun ia berharap, kritik dan tuntutan yang diarahkan kepada pemerintah daerah dapat mempertimbangkan fakta pembagian otoritas dalam distribusi BBM.
“Saya meminta Pertamina benar-benar menjalankan mandatnya menyediakan energi bagi masyarakat dan segera mengatasi kelangkaan BBM ini,” pungkas Parmana. Zulmi