Kisruh seleksi Popda cabang sepak bola di Pulau Taliabu memuncak setelah PSSI Kabupaten menuding Dispora menghadirkan pelatih tanpa lisensi resmi. Tudingan itu dibalas keras, memicu benturan terbuka antara dua lembaga yang semestinya menjadi penggerak pembinaan olahraga daerah.
Taliabu, Investigasi News – Polemik tajam meletup dalam proses seleksi cabang sepak bola untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) di Kabupaten Pulau Taliabu. Persoalan berawal dari kisruh lisensi pelatih yang disodorkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat, yang kini memantik kritik keras dari PSSI Kabupaten Pulau Taliabu.
Ketua PSSI Taliabu, Mislan Syarif, secara terbuka mempertanyakan keabsahan lisensi para pelatih yang direkrut Dispora. Ia menilai proses seleksi dilakukan tanpa transparansi dan sarat kejanggalan.
Mislan bahkan mencurigai pelatih pilihan Dispora tidak memiliki lisensi yang sah.
“Kalau mereka memang punya lisensi, kenapa saya sebagai ketua PSSI tidak mengetahuinya? Kalau mengaku punya lisensi, tunjukkan—D, C, B, atau A. Supaya pelatih lokal juga paham posisi,” tegas Mislan, Kamis (4/12/2025).
Ia menyebut sejumlah pelatih lokal memang belum mengantongi lisensi formal, namun kemampuan teknis mereka tidak bisa diremehkan. Karena itu, ia merasa janggal Dispora mengabaikan mereka.
“Kalau sama-sama tidak punya lisensi, kenapa pelatih lokal tidak dilibatkan?” sindirnya.
Mislan juga mengungkapkan bahwa hingga kini Dispora tidak pernah berkoordinasi dengan PSSI terkait seleksi Popda cabang sepak bola.
Menurutnya, langkah Dispora ini justru menghambat pembinaan sepak bola Taliabu.
“Pelatih lokal bisa memberi dampak besar. Mestinya diberi ruang, bukan disingkirkan,” tegasnya.
PSSI Taliabu sendiri menargetkan tim daerah mampu tampil kompetitif di Popda tingkat provinsi, yang sudah semakin dekat.
Dihubungi terpisah, Kepala Dispora Pulau Taliabu, Amrul Badal, balik menepis tudingan PSSI. Ia menegaskan bahwa pelatih yang direkrut seluruhnya berlisensi, sehingga tidak ada alasan meragukan proses seleksi.
Amrul bahkan menilai keterlibatan PSSI tidak relevan.
“Di pengurus PSSI itu hanya ketuanya yang punya lisensi. Yang lain tidak. Jadi tidak bisa kami bawa mereka untuk seleksi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa secara struktural Dispora tidak wajib melibatkan PSSI.
“Dispora tidak ada hubungan dengan PSSI. Jadi kalau tidak melibatkan mereka, tidak ada masalah,” tegasnya lagi.
Terkait tudingan pelatih tidak berlisensi, Amrul kembali membantah keras.
“Orang-orang yang kami bawa punya lisensi. Kalau tidak punya, buat apa dilibatkan?” katanya.
Kontroversi ini makin memanas setelah PSSI Provinsi Maluku Utara ikut angkat suara. Ketua Komisi Departemen Wasit Asosiasi PSSI Maluku Utara, Aris Papuling, menilai pernyataan Kadispora jauh dari tepat.
Menurut Aris, setiap kegiatan sepak bola yang menggunakan anggaran negara wajib melibatkan PSSI sebagai induk organisasi resmi.
“Segala kegiatan sepak bola harus melibatkan PSSI di daerah masing-masing. Apalagi jika memakai anggaran APBD,” tegasnya.
Jack
