Padang – Sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan, DPRD Kota Padang kembali menjalankan perannya dalam memastikan jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen itu tercermin dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin, 6 April 2026, di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Lantai II, Jalan Baginda Aziz By Pass, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji.
Mengawali jalannya agenda strategis tersebut, DPRD Kota Padang menggelar dua rapat paripurna sekaligus, yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 dan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun yang sama. Dua agenda ini menjadi momentum penting dalam mengukur capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan arah pembangunan ke depan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub. Turut hadir Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar bersama seluruh anggota dewan, menciptakan suasana sidang yang penuh keseriusan namun tetap dinamis.
Di sisi lain, sinergi antara legislatif dan eksekutif terlihat kuat dengan kehadiran Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Plt Sekda Raju Minrofa Caniago, jajaran kepala SKPD, serta tamu undangan lainnya. Kolaborasi ini menjadi cerminan komitmen bersama dalam membangun Kota Padang yang lebih maju dan berkelanjutan.
Seiring bergulirnya sidang, hampir seluruh fraksi di DPRD Kota Padang menyatakan persetujuan terhadap LKPJ Tahun 2025. Meski demikian, setiap fraksi tetap menyampaikan catatan strategis dan rekomendasi konstruktif sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah rekomendasi dari Fraksi Partai NasDem yang menekankan pentingnya inovasi dan penguatan sektor unggulan. Rekomendasi tersebut antara lain meliputi peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, konsistensi penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, hingga penguatan sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Tak hanya itu, Fraksi NasDem juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesiapsiagaan bencana, serta penguatan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi. Rekomendasi lain mencakup peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, efektivitas penyerapan anggaran, hingga pengawasan terhadap proyek strategis agar berdampak langsung bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas pembahasan yang telah dilakukan secara komprehensif bersama OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Ia menegaskan bahwa berbagai masukan yang diberikan DPRD merupakan bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan. Menurutnya, LKPJ bukan sekadar laporan tahunan, tetapi juga instrumen strategis untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Lebih lanjut, Fadly Amran mengakui bahwa pelaksanaan program pada tahun 2025 masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi DPRD untuk terus memberikan masukan demi penyempurnaan pembangunan di Kota Padang.
Dengan disetujuinya LKPJ Tahun 2025 beserta rekomendasinya, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan. Sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kota Padang. (ADV)
