Padang– Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) S1 dan S2 Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusannya. Dalam upaya tersebut, maka kedua prodi ini memperkuat jejaring kerjasama internasional melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat berskala lintas negara. Untuk mewujudkan hal tersebut tanggal 1-3 Februari 2026 yang lalu, para dosen Prodi PPKn melakukan kunjungan akademik ke Universiti Malaya (UM) dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia. Melalui kunjungan ini diperoleh kesepahaman dan kesepakatan untuk berkolaborasi dalam pengembagan pendidikan kewarganegaraan (civic education), baik melalui riset maupun pengabdian kepada masyarakat. Sebagai realisasi sekaligus tindak lanjut dari kesepahaman tersebut, baru-baru ini, tepatnya tanggal 2 April 2026 Prodi PPKn S1 dan S2 menyelenggarakan kuliah umum internasional dengan tema “Pendidikan Nilai, Moral, dan Kewarganegaraan di Malaysia: Dinamika dan Tantangan Kontemporer.” Kegiatan ini menghadirkan akademisi dari UM dan UPSI. Kuliah umum dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNP, Afirva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA, Ph.D. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan di era global.
Adapun pembicara pertama adalah Dr. Azni Yati binti Kamaruddin Kepala Department of Educational Foundations and Humanities, Faculty of Education, Universiti Malaya, disusul oleh Dr. Marshelayanti binti Mohamad Razali Kepala Department of Moral, Civic Studies And Character Development , Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kedua narasumber memaparkan karakteristik pendidikan moral di Malaysia, termasuk dinamika penerapannya dalam konteks masyarakat multikultural. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam menghadapi tantangan keberagaman budaya. Namun demikian, terdapat perbedaan pendekatan dalam implementasi pendidikan moral dan kewarganegaraan. Di Indonesia, pendidikan moral bersifat wajib sehingga relatif lebih mudah dievaluasi secara sistematis. Sementara itu, Malaysia dinilai memiliki keunggulan dalam proses internalisasi nilai dan moral kebangsaan, meskipun mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan moral tidak diterapkan secara merata di semua sekolah. Kuliah umum internasional ini diikuti seluruh dosen Prodi PPKn, tamu undangan dan juga semua mahasiswa program jenjang sarjana dan magister.
Setelah kuliah umum, Ketua Program Studi PPKn S1 dan S2 UNP bersama kedua pakar dari UM dan UPSI melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendesain berbagai program yang feasible untuk direalisasikan agar berdampak dan memberikan benefit khususnya reputasi bagi ketiga institusi pendidikan tinggi, baik UNP, UM, maupun UPSI. Beberapa program yang disepakati diantaranya riset bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, kolaborasi publikasi, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya kolaborasi ini memiliki nilai strategis dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan di masing-masing negara di era global ini. Ketiga institusi pendidikan ini juga meneguhkan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama internasional guna meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global. (PPKn UNP)
