Nosional. investigasi.news- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang jadi salah satu program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang berlangsung di Ruang Rapat Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/04/2025). Rencananya, Sekolah Rakyat itu sendiri akan dibangun sebanyak 200 sekolah (SD, SMP, SMA) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat kurang mampu dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
Di pertemuan ini, ia menegaskan pentingnya eksekusi cepat dan tepat sasaran dalam penyediaan lahan, sembari mengingatkan agar tidak menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menteri Nusron ingin koordinasi ke depannya dilakukan secara efisien dan langsung menyentuh substansi. Secara teknis, ia pun menyoroti pentingnya kejelasan status hukum atas tanah. Pada dasarnya kebutuhan tanah untuk Sekolah Rakyat merupakan usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun, ditemukan tanah tersebut banyak yang belum memiliki sertipikat. “Kami berharap, hal ini akan menjadi perhatian Menteri Nusron karena Pak Presiden menargetkan bahwa jika tanahnya clean and clear, pembangunan akan dimulai pada bulan Juli ini. (Wahyu)
