Muara Teweh, investigasi.news – 6 Oktober 2025, Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan pentingnya penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat di Kecamatan Lahei. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT. Sapalar Yasa Kartika yang digelar di ruang rapat DPRD setempat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M., dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD serta Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara.
Dalam RDP, Wakil Ketua II DPRD menekankan agar perusahaan segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat, baik yang sudah digarap maupun yang belum. “Kami berharap proses ini dilakukan dengan cepat dan transparan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Hj. Henny Rosgiaty Rusli.
Anggota DPRD Hasrat, S.Ag, menekankan bahwa perusahaan tidak boleh mulai menggarap lahan sebelum seluruh proses pembayaran kepada masyarakat diselesaikan. Menurutnya, pendataan, sosialisasi, dan identifikasi lahan harus dilakukan secara menyeluruh sebelum beroperasi.
Senada, anggota DPRD H. Parmana Setiawan, S.T., menyoroti kewajiban perusahaan dalam membangun kebun plasma untuk masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen bersamaan dengan kebun inti wajib dipenuhi agar masyarakat turut merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran perusahaan.
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara hadir sebagai bagian dari fasilitasi pemerintah daerah, memastikan bahwa proses pembebasan lahan dan kewajiban perusahaan berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan bagi masyarakat.
Menanggapi tuntutan DPRD, perwakilan PT. Sapalar Yasa Kartika, Nur Wahyudi HS, menyatakan komitmen perusahaan untuk segera menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat. Zulmi
