Gelar Paripurna, DPRD Agam Bahas Ranperda Cadangan Pangan

More articles

Agam, Investigasi.news — DPRD Kabupaten Agam kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga ketahanan pangan daerah melalui Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Senin (6/10) di Aula Kantor DPRD.

DPRD agam
Anggota DPRD Agam Wakil Bupati Agam saat mengikuti Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Aula DPRD Agam, Senin (6/10/2025). Foto: hms

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA, didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman dan Aderia, SP, MM, serta dihadiri Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, S.Com, unsur Forkopimda, anggota DPRD, dan jajaran OPD.

Menanggapi kekhawatiran Fraksi PKS dan Fraksi PAN terkait seringnya harga cabai, bawang, dan sayur-sayuran berfluktuasi, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menegaskan bahwa Ranperda ini justru dirancang untuk menjadi instrumen koordinasi pengendali harga.

Anggota DPRD Agam Wakil Bupati Agam saat mengikuti Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Aula DPRD Agam, Senin (6/10/2025). Foto: hms

“Kebijakan cadangan pangan akan menjaga stabilitas harga di semua level. Selain itu, operasi pasar akan terus dilakukan untuk meredam lonjakan harga,” tegasnya.

Fraksi NasDem, Demokrat, dan Gerindra menyoroti pentingnya keberpihakan Ranperda ini terhadap petani lokal. Mereka mendesak agar regulasi tidak hanya bicara soal penyimpanan stok pangan, tetapi juga memastikan hasil panen petani terserap dan lahan pertanian terlindungi dari alih fungsi.

Para OPD saat mengahadiri Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Aula DPRD Agam, Senin (6/10/2025). Foto: hms

“Kami sependapat. Ranperda ini harus memberi kepastian hukum agar hasil pangan petani lokal diserap sebagai bagian dari cadangan daerah,” jelasnya.

Fraksi PPP mengingatkan bahwa meski Agam dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Sumbar, stok cadangan pemerintah masih relatif rendah. Hal ini dianggap berbahaya jika terjadi bencana, krisis distribusi, atau gejolak harga nasional.

Sementara menjawab pertanyaan Fraksi Golkar soal regulasi Sawah Pokok Murah, pemerintah memastikan program tersebut sudah berjalan di 92 nagari di Agam, dengan penganggaran melalui dana ketahanan pangan berbasis dana desa sesuai regulasi nasional.

Wakil Bupati Agam saat menyampaikan jawaban pada Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Aula DPRD Agam, Senin (6/10/2025). Foto: hms

Melihat arah pembahasan, Ranperda Cadangan Pangan ini didesain bukan hanya untuk menyimpan beras di gudang, tetapi juga untuk:

Menjamin harga stabil,
Melindungi petani dari tengkulak dan gejolak pasar,
Mengamankan daerah dari krisis saat darurat.

Jika diimplementasikan dengan baik, Agam bukan hanya sebagai daerah surplus pangan — tetapi daerah paling siap menghadapi situasi apapun.

Adv

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest