Komisi I DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat kerja strategis pada Senin (6/4) untuk membahas dua agenda penting: percepatan pemekaran wilayah dan penguatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Dr. Novi Irwan, ini dihadiri sejumlah anggota dewan, antara lain Guswardi, Fiki Ananda, Fauzi, H. Muhammad Hanafi, Alfian, Marga Indra Putra, Masriko Andri, dan Joni Putra.
Pada sesi awal, Komisi I menghadirkan mitra kerja dari jajaran pemerintah daerah, seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Bagian Hukum, serta Bagian Tata Pemerintahan. Fokus pembahasan tertuju pada percepatan pemekaran Agam Tuo sebagai daerah otonomi baru (DOB), termasuk rencana pemekaran sejumlah nagari di Kabupaten Agam.
Dalam diskusi tersebut, Komisi I menegaskan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah agar proses pemekaran berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, serta mampu mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Memasuki agenda berikutnya, rapat dilanjutkan bersama Bagian Hukum, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, serta Badan Pendapatan Daerah. Pembahasan difokuskan pada upaya meningkatkan efektivitas kinerja Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah (Perda), sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, Komisi I juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan prima oleh Satpol PP serta langkah konkret dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
Ketua Komisi I, Dr. Novi Irwan, menekankan bahwa profesionalisme dan kapasitas personel Satpol PP menjadi faktor kunci dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ia juga menggarisbawahi perlunya koordinasi lintas sektor agar penegakan Perda dapat berjalan maksimal.
Melalui rapat kerja ini, Komisi I berharap dapat melahirkan rekomendasi strategis yang segera ditindaklanjuti pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Agam. Daji
