Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui pengendalian inflasi dan pengamanan pasokan pangan. Komitmen ini ditegaskan dalam partisipasi aktif Pemprov Kalteng pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara nasional.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti rakor tersebut secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (6/4/2026).
Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, dengan agenda strategis yang mencakup pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan obat dan makanan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam keterangannya, Yuas Elko menegaskan bahwa Pemprov Kalteng terus melakukan pemantauan intensif terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gejolak inflasi.
“Ketersediaan stok pangan di Kalimantan Tengah, khususnya beras, saat ini dalam kondisi cukup dan aman. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan agar pasokan dan harga di pasar tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun inflasi nasional menunjukkan tren penurunan secara tahunan (year-on-year), pemerintah daerah tetap siaga dalam mengantisipasi dinamika ekonomi, termasuk faktor eksternal yang dapat memengaruhi harga.
Yuas juga menyoroti isu penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap psikologi pasar dan biaya distribusi barang.
Namun, dengan tidak direalisasikannya rencana kenaikan harga BBM, stabilitas harga kebutuhan pokok di Kalimantan Tengah dipastikan tetap terkendali.
“BBM sangat berpengaruh terhadap biaya angkut dan harga barang. Namun karena tidak ada kenaikan, kondisi harga di pasar relatif tetap stabil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yuas mengungkapkan bahwa kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam ras lebih dipengaruhi oleh momentum Idulfitri, bukan karena faktor energi.
Pemerintah daerah, kata dia, terus memantau perkembangan harga, termasuk komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices), seperti tarif transportasi udara.
“Kami terus mengawasi inflasi dan harga yang diatur pemerintah, termasuk tiket pesawat, agar tetap dalam batas yang wajar dan terkendali,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Kalteng dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.
Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah serta kepala OPD terkait. Secara virtual turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Taruna Ikrar, serta Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti. Zulmi
