LUBUK BASUNG – Komisi III DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat kerja strategis bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, Senin (6/4), di Aula Utama DPRD Agam. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong efektivitas pengelolaan anggaran serta percepatan pemulihan daerah pascabencana.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Doddi, ST, MH, didampingi Wakil Ketua Dr. Yopi Eka Anroni, SE, ME, CHRM, serta dihadiri seluruh jajaran anggota Komisi III.
Dalam arahannya, Doddi menegaskan bahwa optimalisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus menjadi prioritas bersama. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar pengelolaan TKD tidak hanya terserap, tetapi juga tepat guna dan tepat sasaran,” tegasnya.
Salah satu isu strategis yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah percepatan implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Komisi III mendorong OPD terkait untuk segera mengakselerasi pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak, guna mempercepat normalisasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita ingin pemulihan pascabencana tidak berjalan lambat. Infrastruktur harus segera pulih agar roda ekonomi masyarakat kembali bergerak,” ujar Doddi.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah turut menjadi perhatian serius. Komisi III menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai telah mendekati batas kapasitas. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan jika tidak segera ditangani secara komprehensif.
DPRD mendorong adanya langkah konkret, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk inovasi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Untuk memperoleh gambaran menyeluruh, rapat kerja tersebut menghadirkan berbagai OPD terkait, di antaranya Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, serta sejumlah bagian teknis lainnya di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui forum ini, Komisi III menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai target.
DPRD Agam pun berharap seluruh OPD dapat menyampaikan laporan secara transparan, termasuk berbagai kendala di lapangan, sehingga dukungan kebijakan dan penganggaran dapat diarahkan secara tepat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah menuju tahun anggaran 2026. Daji
