Dharmasraya — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi capaian pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang dinilai menunjukkan kinerja positif. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Pulau Punjung, Senin (6/4/2026).
Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, menyampaikan bahwa kinerja makro pembangunan Dharmasraya pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan patut mendapat perhatian publik.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu satu tahun (2024–2025) Dharmasraya tidak hanya mengalami perbaikan secara absolut, tetapi juga berhasil melampaui rata-rata capaian kabupaten/kota di Sumatera Barat pada sebagian besar indikator makro pembangunan.
Pada tahun 2024, masih terdapat tiga indikator yang berada di bawah rata-rata provinsi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,02 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi sekitar 5,62 persen. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,86 persen, masih di bawah capaian provinsi sekitar 4,36 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,82 juga masih tertinggal dari rata-rata provinsi yang mencapai 76,43. Namun demikian, beberapa indikator sudah menunjukkan hasil yang lebih baik, seperti tingkat kemiskinan sebesar 5,32 persen yang lebih rendah dari rata-rata provinsi sekitar 5,42 persen, serta pendapatan per kapita sebesar Rp58,71 juta yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi Rp57,05 juta.
Dalam Setahun Dharmasraya Berbalik Unggul
Memasuki tahun 2025, terjadi perubahan signifikan. Dalam waktu satu tahun, Dharmasraya berhasil mencatatkan lima indikator makro yang melampaui rata-rata provinsi.
Tingkat kemiskinan turun menjadi 4,61 persen, lebih rendah dari rata-rata provinsi sekitar 5,31 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun menjadi 5,51 persen, kini lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi sekitar 5,62 persen, yang menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi Dharmasraya pada 2025 tercatat sebesar 3,79 persen, melampaui capaian provinsi yang berada di angka 3,37 persen. Sementara itu, pendapatan per kapita meningkat dari Rp58,7 juta menjadi Rp62 juta dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi, mencerminkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Satu-satunya indikator yang masih menjadi perhatian adalah IPM. Meskipun meningkat dari 74,82 menjadi 75,70, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 77,27.
Secara keseluruhan, capaian ini menandai transformasi penting pembangunan Dharmasraya, dari daerah yang sebelumnya tertinggal pada beberapa indikator menjadi daerah yang lebih unggul dan kompetitif secara makro.
Jika dibandingkan dengan sejumlah kabupaten/kota lain di Sumatera Barat yang pada 2025 cenderung mengalami perlambatan—diduga dipengaruhi faktor bencana—Dharmasraya justru menunjukkan kinerja yang lebih solid. Sebagian daerah masih memiliki dua hingga empat indikator di bawah rata-rata provinsi, sementara Dharmasraya hanya menyisakan satu indikator yang masih tertinggal, yakni IPM.
Ke depan, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Dharmasraya dinilai berpotensi menjadi salah satu daerah dengan kinerja pembangunan paling progresif dan seimbang di tingkat provinsi.
Bupati Annisa Siapkan Target Progresif 2027
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang telah mendorong kemajuan pembangunan daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2025, meskipun di tengah tekanan fiskal.
Dalam Musrenbang tersebut, Bupati Annisa juga mengungkapkan bahwa kebutuhan pembangunan Dharmasraya pada tahun 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp313,95 miliar berasal dari 231 usulan prioritas yang didominasi sektor infrastruktur dengan nilai sekitar Rp268,1 miliar.
Di sisi lain, kemampuan APBD daerah masih terbatas. Rasio PAD saat ini sekitar 14,17 persen, sementara beban belanja pegawai masih cukup tinggi, mencapai sekitar 58 persen pada 2025, jauh di atas rasio ideal sebesar 30 persen, meskipun pemerintah daerah tidak membuka formasi pegawai baru.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyiapkan empat strategi utama. Pertama, optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi dari sektor pertambangan dan perkebunan skala korporasi, termasuk Pajak Air Permukaan.
Kedua, penguatan peran BUMD di sektor pangan, pakan ternak, serta pengolahan kelapa sawit. Ketiga, peningkatan investasi dan daya beli masyarakat melalui penguatan sektor riil seperti pertanian, perkebunan, UMKM, pasar, serta investasi swasta.
Keempat, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dukungan program nasional.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya optimistis dapat menjaga tren positif pembangunan sekaligus menjawab tantangan fiskal di masa mendatang. Ardi
