Jakarta, Investigasi.news– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berencana membentuk Dana Abadi Daerah (DAD). Dukungan tersebut disampaikan Tito kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat pertemuan di Kompleks Widyacandra, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
“Kami sangat mendukung upaya Banyuwangi menyusun Dana Abadi Daerah. Ini bisa menjadi buffer zone, bumper bagi keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Tito, yang turut didampingi Plh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan.
Mantan Kapolri itu juga menekankan pentingnya transparansi dan sinergi lintas pihak dalam penyusunan DAD, termasuk melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH).
“Misalnya, libatkan Kejaksaan untuk memberikan perspektif hukum agar penyusunan DAD ini berjalan sesuai aturan dan akuntabel,” pesannya.
Lebih jauh, Tito mengapresiasi langkah inovatif Pemkab Banyuwangi di tengah tantangan fiskal nasional. Ia menilai Banyuwangi konsisten menjadi daerah yang progresif dan visioner.
“Banyuwangi adalah salah satu role model di mata saya, terutama di tingkat kabupaten. Energi inovasinya tidak pernah habis,” puji Tito.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa pembentukan Dana Abadi Daerah dimaksudkan untuk menciptakan sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami berkonsultasi langsung dengan Pak Menteri untuk memastikan mekanisme Dana Abadi Daerah berjalan sesuai regulasi dan bisa menjadi instrumen pembangunan jangka panjang,” ujar Ipuk yang hadir bersama Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo dan sejumlah kepala dinas terkait.
Ipuk menjelaskan, Dana Abadi Daerah tersebut akan bersumber dari hasil penjualan sebagian saham milik Pemkab Banyuwangi di tambang emas Tumpang Pitu yang dikelola PT Bumi Sukses Indo (BSI).
“Hasil penjualan saham tidak akan langsung dihabiskan, melainkan dikelola agar menghasilkan nilai tambah. Keuntungan dari hasil investasi Dana Abadi itulah yang nantinya akan menjadi stimulus bagi pembangunan daerah,” jelasnya.
Menurut Ipuk, skema ini akan menjadi terobosan baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri dan berorientasi jangka panjang.
“Banyuwangi ingin menunjukkan bahwa pembangunan bisa berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Ini investasi untuk masa depan daerah,” pungkasnya.
Adv/Guh
