Latar Belakang
Administrasi negara merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan suatu negara, terutama jika ditinjau dari sisi ketatanegaraan. Namun, pada kenyataannya, sistem ketatanegaraan di Indonesia—khususnya dalam aspek birokrasi—masih terkesan tertutup dan jauh dari semangat keterbukaan publik.
Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi, termasuk mekanisme pelaksanaan birokrasi pemerintahan. Prinsip keterbukaan ini seharusnya menjadi landasan utama dalam menjalankan sistem administrasi negara yang transparan dan akuntabel.
Tinjauan dan Analisis
Dalam praktiknya, birokrasi di Indonesia masih membutuhkan penguatan dari sisi keterbukaan publik agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Walaupun kita memiliki lembaga legislatif, yakni DPR RI, yang berfungsi sebagai pengawas eksekutif, keberadaannya dinilai belum sepenuhnya cukup untuk menjamin transparansi dan efektivitas pengawasan.
Hal ini karena anggota DPR RI berasal dari partai politik yang berpotensi membawa kepentingan tertentu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengamati dan menilai kinerja birokrasi serta kebijakan pemerintah.
Bila menilik sejumlah isu dan gelombang unjuk rasa dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar terjadi akibat kurangnya keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan negara.
Beberapa contoh yang bisa disebut antara lain:
- Aksi Reformasi Dikorupsi (2019), yang menyoroti lemahnya transparansi dan integritas pemerintah dalam pembuatan undang-undang.
- Putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (2023), yang menuai kontroversi karena dianggap sarat kepentingan politik.
- Pembahasan UU Pilkada (2024) dan UU TNI serta kenaikan tunjangan DPR RI (2025), yang juga memicu reaksi keras publik akibat minimnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan.
Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan birokrasi dan pemerintahan semakin besar dan tak bisa diabaikan.
Kesimpulan dan Saran Penulis
Pemerintah perlu membangun sistem yang memungkinkan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung, terbuka, dan berkelanjutan. Dengan demikian, roda pemerintahan tidak mudah disusupi oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola negara yang baik.
Salah satu solusi konkret adalah dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana transparansi publik. Pemerintah dapat menyediakan platform daring resmi yang memuat seluruh informasi terkait kebijakan, anggaran, dan kegiatan pemerintahan secara real-time dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
Keterbukaan bukan ancaman bagi birokrasi, melainkan fondasi untuk membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya rakyat.
Oleh: Sandi Bintang Pratama dan Fadilah Akbar Susilo
