Padang, Investigasi.news — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kian meneguhkan posisinya sebagai penggerak utama pengembangan wisata halal nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Sumbar tak hanya mendukung arah kebijakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), tetapi juga menerjemahkannya dalam berbagai program nyata yang berpihak pada penguatan ekonomi halal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut berpijak pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah dilandaskan pada falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Nilai luhur inilah yang menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan Pemprov Sumbar, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata halal.
“Wisata halal bagi Sumbar bukan sekadar label, tetapi cerminan jati diri serta tanggung jawab moral untuk menghadirkan keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Komitmen itu diwujudkan melalui pengembangan kawasan ramah muslim di berbagai destinasi unggulan, seperti Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS) di kawasan Pantai Padang, Komplek Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, serta pusat kuliner Nasi Kapau di Bukittinggi.
Semua tenant di kawasan tersebut telah bersertifikat halal, dilengkapi fasilitas ibadah, serta dirancang sebagai ruang publik yang nyaman bagi wisatawan. Di sisi lain, Pemprov juga aktif mendorong sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, memperluas promosi wisata syariah, dan membangun kemitraan strategis bersama Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar.
Hasilnya terlihat nyata. Dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023, Sumatera Barat berhasil menduduki peringkat ketiga nasional setelah NTB dan Aceh, sekaligus meraih Juara Umum Anugerah Adinata Syariah dengan tujuh kategori unggulan. KDEKS Sumbar juga dinilai sebagai salah satu yang paling aktif dan inovatif dalam memperkuat literasi ekonomi syariah, rantai nilai halal, dan kolaborasi lintas sektor.
Kinerja gemilang tersebut mengantarkan Sumbar menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional KDEKS se-Indonesia pada akhir Oktober 2025. Tak berhenti di situ, Pemprov juga menyiapkan Konferensi Wakaf Internasional yang akan digelar awal November mendatang di Padang — sebuah forum strategis yang menghadirkan tokoh-tokoh wakaf nasional dan internasional untuk memperkuat peran wakaf dalam membangun ekonomi berkeadilan.
Selain memperkuat kolaborasi kelembagaan, Pemprov Sumbar juga terus menggugah kesadaran publik melalui kegiatan edukatif dan promosi wisata halal, di antaranya Minangkabau Halal Festival yang kini menjadi agenda tahunan kebanggaan daerah. Festival ini memadukan nilai budaya Minangkabau, ekonomi syariah, dan pariwisata religi — menghadirkan suasana penuh nilai, kreatif, dan religius yang menggambarkan karakter Sumbar sebagai daerah yang berdaya dan berbudaya.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, semua langkah strategis tersebut adalah bentuk nyata implementasi nilai-nilai ABS-SBK dalam kehidupan berbangsa dan berdaerah.
“Nilai-nilai ABS-SBK bukan hanya warisan, tetapi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan. Wisata halal, ekonomi syariah, dan kegiatan berbasis nilai Islam adalah bagian dari upaya kita membangun Sumbar yang madani, unggul, dan berkeadilan,” tegasnya.
Dengan filosofi yang kokoh, kebijakan yang konsisten, serta visi yang berpandangan jauh ke depan, Sumatera Barat kini semakin siap menjadi poros utama wisata halal nasional. Tak hanya meraih apresiasi dalam ajang International Halal Tourism Summit (IHTS), tetapi juga menegaskan perannya sebagai model daerah yang mampu menyinergikan nilai, budaya, dan keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata berbasis syariah.
(adpsb/bud)
