Padang — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) atas respons cepat dan sigap dalam menangani bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah.
Mendagri menilai langkah cepat pemerintah daerah dalam penanganan darurat, evakuasi warga terdampak, hingga koordinasi lintas sektor menunjukkan kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi bencana alam. Respons tersebut dinilai mampu menekan dampak bencana, baik dari sisi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur.
“Pemerintah daerah di Sumatera Barat, baik kabupaten maupun kota, telah menunjukkan respons yang cepat dan koordinasi yang solid dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Ini patut diapresiasi karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Selain pemerintah kabupaten dan kota, Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Barat yang dinilai sigap turun langsung ke lokasi bencana untuk meninjau kondisi di lapangan serta memastikan penanganan berjalan optimal.
Gubernur Sumbar disebut aktif berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota guna mempercepat langkah-langkah penanganan darurat bagi masyarakat terdampak.
“Gubernur Sumbar menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan kepala daerah kabupaten dan kota. Langkah ini sangat efektif dalam mempercepat penanganan bencana,” tutur Mendagri.
Menurut Mendagri, laporan yang disampaikan oleh para bupati dan wali kota dinilai sinkron dan sesuai dengan data yang diterima Gubernur Sumbar. Hal ini menunjukkan kemampuan gubernur dalam menggerakkan seluruh perangkat daerah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), unsur TNI/Polri, serta relawan.
Dengan koordinasi yang solid tersebut, proses evakuasi warga, distribusi logistik, hingga upaya pemulihan awal dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Sebelumnya, pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat telah melaporkan data kerusakan, kerugian, serta kebutuhan akibat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Seluruh data tersebut dihimpun dan diinput melalui sistem dashboard kebencanaan Provinsi Sumbar yang dapat diakses publik di laman resmi dashboardbencana.sumbarprov.go.id.
Terkait keterbukaan data tersebut, Mendagri kembali memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Ini merupakan bentuk keterbukaan publik yang sangat baik. Seluruh laporan dan data korban disampaikan secara akurat dan transparan melalui dashboard kebencanaan,” ungkapnya.
Mendagri berharap pola kerja yang cepat, terkoordinasi, dan kolaboratif seperti yang ditunjukkan pemerintah daerah di Sumatera Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi dan menangani bencana alam.
Daji
