Palangka Raya – Dalam upaya mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lewu Pancasila Dinas PMD Provinsi Kalteng, Senin (9/2/2026).
Rakernis ini diikuti oleh 65 peserta yang berasal dari perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Selain itu, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, di antaranya Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah.
Kepala Dinas PMD Kalimantan Tengah, H. Aryawan, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Rakernis memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar selaras dengan arah kebijakan nasional, termasuk visi dan program pembangunan Presiden Republik Indonesia, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
“Pembangunan daerah merupakan langkah nyata yang harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan Kalteng Berkah dan Kalteng Maju, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan,” ujar Aryawan.
Lebih lanjut, Aryawan menjelaskan bahwa Dinas PMD Kalteng berkomitmen membangun dari desa dan dari bawah sebagai strategi utama dalam pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Fokus ini sejalan dengan program prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, pemanfaatan Sistem Data Sektoral (SIDARA) juga menjadi perhatian penting. Data desa se-Kalimantan Tengah dinilai sebagai data dukung yang krusial dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan desa.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis turut disoroti, di antaranya peningkatan kapasitas aparatur desa guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa, peningkatan partisipasi masyarakat agar pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, serta optimalisasi peran lembaga desa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Rakernis ini bertujuan merumuskan strategi dan langkah konkret dalam menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dan desa di Kalimantan Tengah. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam perencanaan dan implementasi program secara berkelanjutan.
“Hasil yang diharapkan dari Rakernis ini adalah terwujudnya program pemberdayaan yang efektif dan efisien, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas desa di berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Zulmi
