Palangka Raya, investigasi.news – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berbasis data yang akurat.
Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Apel Siaga dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah di halaman kantor BPS setempat, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan pelaksanaan SE2026, sekaligus wujud sinergi antara Pemprov Kalteng dan BPS dalam menyediakan data ekonomi yang mutakhir dan terpercaya sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menyampaikan bahwa di tengah pesatnya transformasi ekonomi global—terutama akibat digitalisasi dan perubahan pola konsumsi—ketersediaan data yang akurat menjadi kebutuhan mendesak.
Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam, UMKM, hingga jasa. Namun, pengelolaan potensi tersebut memerlukan dukungan data yang valid dan komprehensif.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk memotret struktur dan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, termasuk dukungan Pemprov Kalteng,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa atribut petugas SE2026, seperti rompi dan name tag, menjadi simbol integritas dan profesionalisme sebagai “pejuang data”. Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang jujur dan akurat.
“Data yang dikumpulkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Statistisi Ahli Pertama BPS Kalteng, Dwi Indri Arieska, menjelaskan bahwa SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ia memaparkan bahwa sensus ini bertujuan menyediakan data dasar terkait struktur dan karakteristik usaha, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berbasis lingkungan.
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, tercatat sebanyak 237.092 usaha di Kalimantan Tengah, dengan 98,42 persen di antaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor yang mendominasi meliputi perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan.
Pendataan SE2026 dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026 melalui metode daring (Computer Assisted Web Interviewing/CAWI) dan wawancara langsung (door to door). Data yang dihimpun mencakup identitas usaha, tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, hingga kondisi keuangan dan sosial.
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan, BPS bersama Pemprov Kalteng juga telah menyiapkan berbagai tahapan, mulai dari pelatihan berjenjang hingga rencana rekrutmen petugas lapangan yang akan diterjunkan ke seluruh wilayah.
Diperkirakan sekitar dua ribu petugas akan terlibat dalam pendataan di seluruh Kalimantan Tengah, meskipun jumlah tersebut masih bersifat sementara dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Selain metode wawancara langsung, untuk usaha besar akan diterapkan pengisian mandiri secara daring melalui email perusahaan.
Mengakhiri keterangannya, Agnes menekankan pentingnya dukungan masyarakat dan pelaku usaha dalam menyukseskan SE2026.
“Kami berharap tidak ada penolakan terhadap petugas. Tanpa data yang lengkap, kita tidak akan memiliki gambaran utuh kondisi ekonomi daerah. Ini sangat penting bagi Pemprov Kalteng dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (Zulmi)
