Yogyakarta, Investigasi.news– Transformasi digital di sektor pertanahan tak cukup hanya dengan sistem canggih. Yang lebih krusial adalah kesiapan manusianya. Itulah pesan utama Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, saat menyampaikan kuliah umum di hadapan 625 Taruna/i Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Jumat (9/5/2025).
Bertempat di Pendopo Sasana Widya Bhumi STPN, Yogyakarta, Asnaedi menegaskan bahwa tantangan sesungguhnya dalam digitalisasi adalah menggeser mindset birokrasi konvensional ke arah yang lebih terbuka, kreatif, dan adaptif.
“Digitalisasi bukan soal software atau aplikasi. Tantangan terberatnya adalah pola pikir. Kalau mindset tidak berubah, maka teknologi hanya jadi pajangan. Kalian, generasi muda, harus jadi agen perubahan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya pertumbuhan bertahap tapi konsisten. “Cukup ubah 1% saja setiap hari, selama itu konsisten, maka kalian akan sampai pada lompatan besar,” ujarnya, memberi dorongan kepada para Taruna untuk tidak terjebak dalam rutinitas akademik yang stagnan.
Kuliah umum ini juga menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang membawakan materi tentang arah kebijakan pertanahan nasional. Di hadapan para taruna, ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam membangun tata kelola pertanahan yang transparan dan inklusif.
“Saya merasa bangga berada di sini, karena masa depan pertanahan Indonesia ada di tangan kalian. Jangan hanya jadi ASN yang bekerja berdasarkan instruksi, tapi jadilah pelopor kebijakan yang pro-rakyat,” ungkap Rifqinizamy.
Ketua STPN, Sri Yanti Achmad, menegaskan bahwa lembaganya tidak hanya mendidik Taruna menjadi tenaga teknis pertanahan, tetapi juga pemimpin transformasi. “Kami ingin mereka tidak sekadar adaptif, tapi juga punya karakter kuat, siap berpikir kritis dan inovatif dalam menghadapi disrupsi digital di sektor agraria dan tata ruang,” ujarnya.
Acara ini juga dihadiri oleh tokoh penting ATR/BPN, antara lain Kakanwil BPN DIY Dony Erwan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng, dan jajaran pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN lainnya. Mereka kompak menyuarakan kebutuhan mendesak akan regenerasi SDM birokrasi yang melek digital, tahan terhadap tekanan politik, serta mampu merespons dinamika agraria yang kompleks.
