Sorong, Papua Barat Daya – Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Himpunan Pemuda Mahasiswa Seram Bagian Timur (HIPMA SBT) Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di Gedung Sirambe, Kota Sorong, Minggu (8/2/2026), diwarnai polemik. Dugaan munculnya surat suara siluman dalam proses pemilihan ketua organisasi memicu sorotan tajam terhadap kredibilitas panitia pelaksana.
Said A, saksi dari calon ketua nomor urut 1, mengungkapkan bahwa dirinya menemukan kejanggalan sebelum pencoblosan dimulai. Ia mengaku melihat sejumlah surat suara keluar dari dalam kotak suara, sehingga memunculkan dugaan adanya penggelembungan suara.
“Saya menyaksikan langsung surat suara yang jatuh dari kotak. Saya angkat dan perlihatkan kepada peserta agar semua mengetahui adanya kejanggalan dalam proses ini,” ujar Said saat dikonfirmasi, Senin (9/2/2026).
Ia menilai, reaksi panitia yang langsung mengambil kembali surat suara tersebut justru menimbulkan tanda tanya. Menurutnya, seluruh logistik pemilihan sepenuhnya berada di bawah kendali panitia, mulai dari pembuatan, penyimpanan, hingga pendistribusian.
“Kotak suara dan surat suara semuanya dikelola panitia. Kalau terjadi kejanggalan, panitia wajib menjelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Said juga membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam kepanitiaan maupun membuka kotak suara tanpa izin. Ia menegaskan kehadirannya murni sebagai saksi, bukan bagian dari penyelenggara.
“Saya hadir hanya sebagai saksi. Tuduhan itu tidak berdasar dan merugikan nama baik saya,” katanya.
Selain itu, ia menepis klaim Abdul Rauf yang menyebut adanya pembukaan kotak suara tanpa sepengetahuan panitia. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Klaim itu tidak benar. Terlihat ada upaya menggiring opini untuk membenarkan proses yang sejak awal sudah bermasalah,” ungkapnya.
Polemik ini menambah daftar catatan kritis terhadap penyelenggaraan Muswil I HIPMA SBT Papua Barat Daya. Sejumlah peserta berharap panitia segera memberikan klarifikasi terbuka demi menjaga integritas organisasi serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan. John
