Padang Panjang— Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menyelaraskan berbagai program pembangunan untuk periode 2025–2030 guna memastikan arah kebijakan daerah berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu menjawab berbagai persoalan strategis yang dihadapi kota.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Hendri Arnis saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Program Kerja Wali Kota Padang Panjang Periode 2025–2030 di Hall Lantai III Balai Kota, Selasa (10/3/2026).
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis daerah dibahas secara bersama guna mencari solusi dan langkah percepatan penanganannya, mulai dari pengelolaan pasar, penanganan sampah, hingga percepatan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, Hendri juga menyoroti rencana pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional pemerintah. Program ini direncanakan menghadirkan fasilitas pendidikan terpadu mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan sistem asrama, di mana seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik akan ditanggung pemerintah.
Dalam diskusi tersebut, Hendri juga menyoroti persoalan pengelolaan Pasar Pusat yang dinilai masih membutuhkan pembenahan, terutama terkait praktik oper sewa kios yang berpindah tangan hingga beberapa kali.
“Masalah pasar ini harus kita benahi. Ada oper sewa sampai tiga atau empat tangan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Ke depan, ia mendorong pengelolaan pasar dilakukan secara lebih profesional, termasuk membuka peluang penguatan kelembagaan melalui perusahaan daerah agar pengelolaannya lebih mandiri sekaligus mampu menggandeng pihak swasta.
Selain pasar, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius dalam diskusi tersebut. Dengan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin terbatas, Pemerintah Kota perlu menyiapkan langkah strategis agar penanganan sampah tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan beban biaya besar apabila harus dibuang ke luar daerah.
FGD tersebut juga membahas percepatan penyelesaian sejumlah kebijakan strategis daerah, termasuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pembangunan selanjutnya.
Selain itu, turut dibahas sejumlah program prioritas lain seperti penanganan kemiskinan ekstrem yang membutuhkan intervensi program secara tepat sasaran, rencana dukungan anggaran hingga Rp150 juta per RT, serta rencana revitalisasi Lapangan Pacu Kuda Bancalaweh yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Hendri juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam merancang program pembangunan serta memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
FGD tersebut turut menghadirkan tim ahli percepatan pembangunan yang memberikan pandangan sesuai bidang keahliannya, yakni Eka Mariyanti (Pariwisata), Edri Yoenif (Komunikasi Informasi dan Kebencanaan), Edi Indrizal (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat), Nasir Ahmad (Pemerintahan), Yusrizal KW (Komunikasi Informasi, Kebudayaan dan Literasi), Tomy Iskandar (UMKM dan Ekonomi Kreatif), Defri Mulyadi (Kebijakan Publik), serta Noferi (Pertanahan). (harris/Kamal)
