Tanggapan Fraksi Partai PDI Perjuangan Kabupaten Jember Terkait Program UHC

More articles

Jember, Investigasi.News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember resmi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas bertempat di Pendopo Wahyawibawagraha ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Jember Muhammad Fawait, Ketua DPRD Achmad Halim, perwakilan Forkopimda, serta Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Pusat, David Bangun. Kamis(10/4)

Program UHC Prioritas ini memastikan seluruh warga Jember bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di semua fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta di seluruh Indonesia.

Menanggapi peresmian program UHC Prioritas tersebut, Widarto anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Partai PDI Perjuangan dan sekaligus Wakil ketua DPRD sangat mengapresiasi program pemerintah daerah dan sangat mendukung sekali.

“Secara prinsip Fraksi partai PDI Perjuangan adalah Fraksi pertama kali yang menyampaikan didalam pandangan umum kita ketika eksekutif mengajukan perubahan terkait Perda SOTK” Ungkap Widarto.

Ia menambahkan juga bahwa kami sepakat 100% efisiensi anggaran yang dilaksanakan di pemerintah Daerah, kurang lebihnya 300 Miliar ini digunakan untuk program UHC Prioritas.

Akan tetapi, Widarto juga menegaskan bahwa program UHC Prioritas bisa didapatkan bagi masyarakat secara tepat dan tidak terjadi pembengkakan apabila diikuti dengan penegakan hukum dan sosialisasi kepada lembaga ataupun perusahaan yang memiliki pekerja yang secara perundang-undangan harus mengikutkan para pekerjanya di BPJS Kesehatan mandiri.

“Jadi bagi para lembaga dan perusahaan yang memiliki kewajiban untuk mengikutkan pekerjanya dalam BPJS kesehatan mandiri harus tetap membayar kewajibannya, jangan sampai para pekerja tersebut masuk ke data BPJS program UHC Prioritas pemerintah Kabupaten Jember” Tutur Widarto.

Ia menegaskan apabila tidak ada penegakan hukum bagi para lembaga dan perusahaan di Kabupaten Jember akan kewajibannya untuk terus mengikutkan pekerjanya di BPJS Kesehatan secara mandiri, dikhawatirkan akan terjadi pembengkakan kembali seperti jaman Bupati Hendy Siswanto. Js

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest