Palangka Raya, investigasi.news – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui berbagai inovasi kebijakan. Salah satunya dengan mematangkan Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) yang dibahas dalam rapat virtual di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini.
Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansjah, yang mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Kalteng dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam arahannya, Darliansjah menegaskan bahwa Pemprov Kalteng tidak hanya fokus pada penyediaan akses kredit, tetapi juga berupaya menghadirkan solusi menyeluruh terhadap berbagai kendala yang dihadapi UMKM.
“Permasalahan UMKM tidak hanya pada keterbatasan modal, tetapi juga akses terhadap kredit formal, tingginya biaya dana, serta masih banyaknya pelaku usaha yang belum bankable akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, intervensi kebijakan yang dilakukan harus terintegrasi, mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara berkelanjutan.
Skema Kredit UMKM HAGUET merupakan program kolaboratif antara Pemprov Kalteng dengan perbankan, khususnya Bank Kalteng, serta didukung lembaga penjamin.
Program ini mengusung konsep subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih ringan.
Melalui skema ini, suku bunga kredit sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama, yakni 3 persen disubsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD dan 3 persen oleh pihak bank.
Dengan demikian, debitur hanya perlu membayar pokok pinjaman tanpa bunga.
Program HAGUET menyasar sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, UMKM olahan, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa. Setiap pelaku usaha dapat mengakses plafon kredit hingga Rp50 juta.
Tidak hanya fokus pada pembiayaan, Pemprov Kalteng juga memperkuat aspek penjaminan melalui PT Jamkrida Kalteng dengan cakupan hingga 70 persen. Selain itu, pendampingan usaha dilakukan secara terstruktur, mulai dari tahap pra hingga pasca penyaluran kredit.
Sebagai bentuk inovasi kebijakan, program ini juga dilengkapi dengan kurasi usaha, monitoring berbasis data, serta integrasi lintas perangkat daerah. Pemprov Kalteng bahkan tengah menyiapkan sistem digital berupa dashboard untuk memantau penyaluran kredit, kinerja UMKM, hingga potensi risiko kredit macet secara real time.
Dari sisi ekonomi, implementasi program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar, sekaligus membuka lapangan kerja bagi 6.000 hingga 9.000 orang.
Ke depan, Pemprov Kalteng akan memperkuat regulasi melalui penyusunan Peraturan Gubernur, memperluas kerja sama dengan sektor perbankan dan lembaga penjamin, serta memastikan mekanisme penyaluran dan pendampingan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui Skema Kredit UMKM HAGUET, Pemprov Kalteng optimistis dapat meningkatkan inklusi keuangan, mendorong UMKM naik kelas, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, beserta jajaran perangkat daerah terkait. (Zulmi)
