PADANG – Kepolisian Daerah Sumatera Barat memperketat pengawasan terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna mencegah praktik penyelewengan di wilayah Sumatera Barat.
Langkah tegas ini merupakan instruksi langsung Kapolda Sumbar kepada seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Polda hingga Polres dan Polresta, agar memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Susmelawati Rosya, menegaskan bahwa pengawasan diperketat karena BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang dibiayai oleh negara.
“BBM bersubsidi harus tepat sasaran sebagaimana ketentuan pemerintah, tidak boleh disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi,” tegasnya di Padang, Kamis.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Kapolda Sumbar bahkan telah menerbitkan surat perintah tugas kepada unit-unit tertentu agar pengawasan di lapangan semakin optimal.
Menurut Susmelawati, distribusi BBM subsidi harus dijaga ketat, terutama di tengah kondisi global yang tidak menentu. Pemerintah sendiri tetap mempertahankan kebijakan subsidi meskipun harga minyak dunia mengalami tekanan akibat eskalasi konflik internasional.
Karena itu, ia mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tidak terjadi penyimpangan.
“Pengawasan bukan hanya tugas aparat, masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik,” ujarnya.
Polda Sumbar memastikan tidak akan memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan BBM subsidi. Penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melanggar.
Sepanjang Januari hingga Maret 2026, Polda Sumbar tercatat telah mengungkap tiga kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Saat ini, seluruh kasus tersebut tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Mebri
