Jakarta, investigasi.news– Legalitas pertanahan dinilai sebagai elemen krusial dalam menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur berskala nasional. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, saat menghadiri pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/06/2025).
“Aspek legalitas sangat vital, baik saat proses pengadaan maupun pasca-pembangunan. Legalitas tanah bukan sekadar formalitas—ini adalah fondasi infrastruktur nasional,” tegas Asnaedi dalam forum yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) tersebut.
Asnaedi menjelaskan, keterlibatan Ditjen PHPT dimulai ketika seluruh tahapan perencanaan tata ruang dan proses pengadaan tanah telah memenuhi standar yang ditetapkan. “Kami bergerak setelah semuanya klir, mulai dari tata ruang hingga pengadaan. Baru kemudian kami tetapkan legalitasnya agar memiliki kepastian hukum,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Asnaedi mengapresiasi forum ICI 2025 yang dinilainya sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi pembangunan nasional. “Forum ini sangat strategis. Harapannya, seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, pemetaan tata ruang, pengadaan tanah, hingga legalisasi—dapat berjalan lebih terstruktur dan terintegrasi,” ujarnya.
Dengan partisipasi lebih dari 6.000 peserta dari berbagai negara, Asnaedi menyebut ICI 2025 menjadi ruang belajar yang kaya, terutama dalam menyerap praktik terbaik (best practices) dari berbagai negara. “Kolaborasi lintas sektor dan harmonisasi antar-kebijakan adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur,” tandasnya.
Dirjen PHPT juga menyampaikan bahwa dengan semakin terbukanya ruang dialog dan pertukaran gagasan di forum internasional seperti ICI, kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap sistem pertanahan nasional akan semakin menguat. “Kami ingin memastikan bahwa tanah-tanah yang digunakan untuk pembangunan benar-benar clean and clear—aman secara hukum, jelas kepemilikannya, dan siap digunakan,” pungkasnya.
Kementerian ATR/BPN
Melayani Profesional, Terpercaya, dan Menuju Pelayanan Kelas Dunia
📌 Website: atrbpn.go.id
📱 WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
🔗 Sosial Media:
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: @kementerian.atrbpn
Facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
YouTube: Kementerian ATR/BPN
TikTok: @kementerian.atrbpn
