Malang, Investigasi.News– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menunjukkan kinerja gemilang dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan Sosialisasi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sukses digelar di Ascent Premiere Hotel and Convention, Selasa (11/11/2025). Inisiatif ini menjadi bukti nyata komitmen Bapenda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sektor pajak daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Kota Malang.
Bapenda Luruskan Informasi yang Beredar
Acara yang dihadiri oleh para pengusaha dealer kendaraan bermotor, perwakilan OPD, serta perangkat daerah pendukung PAD ini menjadi panggung utama bagi Bapenda untuk meluruskan kesalahpahaman terkait kebijakan Opsen. Kepala Bapenda Kota Malang, Dr. Handi Priyanto, AP., M.Si., tampil sebagai narasumber utama dan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan, melainkan pembagian hasil pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Malang.
“Tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor sebesar 1 rupiah pun,” tegas Dr. Handi. Beliau menjelaskan bahwa 66% pajak yang diterima Pemkot Malang akan dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti perbaikan jalan, peningkatan layanan publik, dan fasilitas kota. Penjelasan rinci dari Bapenda ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., turut hadir dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Bapenda dalam melakukan sosialisasi secara gencar. Beliau menekankan bahwa penguatan PAD adalah kunci untuk mewujudkan kemandirian pembangunan Kota Malang. Dukungan penuh dari Wali Kota ini menjadi motivasi bagi Bapenda untuk terus meningkatkan kinerja.
Berkat upaya sosialisasi yang efektif dari Bapenda, realisasi Opsen PKB dan BBNKB menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga awal November 2025, Bapenda telah mencapai lebih dari 87,49% target penerimaan Opsen PKB dan 78,22% Opsen BBNKB. Dengan capaian ini, Bapenda optimis dapat mencapai target 100% di akhir tahun. Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Bapenda Kota Malang.
Bapenda juga melihat potensi besar dari sekitar 300 ribu hingga 350 ribu mahasiswa yang berdomisili di Kota Malang, namun masih menggunakan kendaraan dengan nopol luar daerah. Untuk itu, Bapenda aktif mengusulkan kebijakan pembebasan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi mahasiswa kepada Pemprov Jawa Timur.
Wali Kota Malang mendukung penuh inisiatif Bapenda ini dan berharap kebijakan ini dapat mendorong mahasiswa untuk beralih menggunakan nopol wilayah Jawa Timur, sehingga dapat meningkatkan PAD hingga Rp 50 miliar.
Dengan berbagai upaya proaktif dan inovatif, Bapenda Kota Malang terus berupaya menciptakan iklim pajak yang transparan, akuntabel, mudah, serta berkelanjutan. Semua ini dilakukan demi mempercepat pembangunan dan mewujudkan Kota Malang yang lebih baik lagi.
Mari kita dukung program-program pembangunan Kota Malang dengan taat membayar pajak. Dengan pajak yang kita bayar, Bapenda Kota Malang akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi maksimal dalam pembangunan kota.
Adv/Guh
