Agam, Investigasi.news – Sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam mengawal pemulihan daerah pascabencana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam bergerak cepat dengan menggelar rapat kerja serentak melalui seluruh komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, Senin (12/1). Langkah ini menjadi wujud komitmen DPRD Agam dalam memastikan proses pemulihan berjalan terkoordinasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Komisi IV Fokus Pemulihan Sosial dan Layanan Dasar
Mengawali rangkaian rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD Agam menggelar rapat di Ruang Komisi DPRD Agam. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Erdinal, S.Sos., Dt. Marajo, didampingi Ketua Komisi IV, Drs. Ais Bakri, MM, serta Sekretaris Komisi IV, Suhermi.
Rapat ini dihadiri mitra OPD yang membidangi pelayanan dasar dan sosial, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Parpora), Dinas P2KBP3A, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus), serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Selanjutnya, agenda rapat difokuskan pada pemaparan kondisi terkini Kabupaten Agam pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Komisi IV menaruh perhatian khusus pada masa transisi pemulihan, yang mencakup trauma healing bagi masyarakat terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pemulihan fasilitas sosial dan layanan publik.
Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi IV menyampaikan sejumlah masukan konstruktif dan apresiasi kepada OPD yang dinilai telah bekerja optimal selama masa tanggap darurat. Ketua Komisi IV, Ais Bakri, menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas secara normal.
Komisi III Dorong Percepatan Infrastruktur dan Transparansi Informasi
Sejalan dengan Komisi IV, Komisi III DPRD Agam juga menggelar rapat kerja strategis di Aula Utama Gedung DPRD Agam. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Muhammad Zulfikri, didampingi Ketua Komisi III, Doddi, ST, MH, serta dihadiri anggota komisi.
Dalam upaya penanganan yang lebih komprehensif, Komisi III menghadirkan tujuh OPD teknis, yakni Bappeda, BPBD, Dinas PUTR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfo.
Pada kesempatan tersebut, Komisi III menekankan percepatan perbaikan infrastruktur terdampak bencana, pembersihan lingkungan, serta penyaluran bantuan sosial. Selain itu, Komisi III juga mendorong Dinas Kominfo untuk mengoptimalkan peran penyebaran informasi kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan sebagai bagian dari mitigasi dan pemulihan bencana.
“Kami ingin memastikan masyarakat Kabupaten Agam memperoleh informasi yang benar dan terkini. Transparansi informasi merupakan bagian penting dalam penanganan pascabencana,” ujar Muhammad Zulfikri.
Komisi I Perkuat Administrasi, Regulasi, dan Koordinasi Antar OPD
Sementara itu, Komisi I DPRD Agam menggelar rapat kerja bersama 13 OPD mitra di Aula III Gedung DPRD Agam. Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Dr. Novi Irwan, S.Pd, MM, serta dihadiri anggota Komisi I lainnya.
Dalam arahannya, Dr. Novi Irwan menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada aspek teknis di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan administratif, legalitas, dan tata kelola pemerintahan yang kuat.
Beberapa poin strategis yang dibahas meliputi validasi data masyarakat dan wilayah terdampak, percepatan telaah regulasi penggunaan anggaran darurat, kesiapsiagaan Satpol PP dan Damkar pada masa transisi, serta optimalisasi distribusi aparatur di wilayah terdampak. Langkah ini dinilai penting agar seluruh program pemulihan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Komisi II Percepat Pemulihan Ekonomi dan Serapan Anggaran
Tidak kalah penting, Komisi II DPRD Agam turut menggelar rapat kerja bersama OPD mitra di Ruang Rapat Komisi II DPRD Agam. Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Yandril, S.Sos, didampingi Wakil Ketua Albert, S.IP, dan Sekretaris Hardianto, serta dihadiri anggota komisi lainnya.
Komisi II menghadirkan OPD terkait pengelolaan keuangan dan sektor ekonomi, seperti Badan Keuangan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
Dalam rapat tersebut, Komisi II menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan serapan anggaran tahun 2026, khususnya yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Fokus diarahkan pada penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, koperasi, dan UMKM sebagai penopang utama pemulihan ekonomi daerah.
“Kami berharap seluruh OPD dan stakeholder dapat bergerak cepat, karena ini menyangkut kelangsungan hidup masyarakat pascabencana,” tegas Yandril.
Sinergi Lintas Komisi untuk Pemulihan Berkelanjutan
Melalui rangkaian rapat kerja seluruh komisi ini, DPRD Agam berharap terbangun sinergi yang semakin solid antara DPRD dan OPD. Dengan langkah yang terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan, DPRD Agam optimistis proses pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Agam dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.
Adv
