Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia untuk membahas transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Dalam pembahasan tersebut, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya pendekatan berbasis kewilayahan dalam transformasi organisasi.
“Bagaimana BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, sehingga pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat daring yang berlangsung pada Senin (11/05/2026).
Saat ini, struktur organisasi Kantah masih menggunakan pendekatan tematik, yakni pembagian seksi berdasarkan fungsi layanan dan aspek teknis. Struktur tersebut meliputi Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Pada tahap awal perumusan transformasi organisasi ini, Wamen Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian secara matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif. Ke depan, Kantah diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika wilayah tanpa mengesampingkan penguasaan teknis.
“Persoalan di lapangan sering muncul dalam konteks wilayah tertentu. Misalnya, ada kawasan yang berkembang pesat karena investasi sehingga memunculkan kebutuhan sertipikasi, penataan ruang, hingga potensi sengketa. Saat ini OTK kita lebih menitikberatkan pada fungsi teknis, sedangkan pendekatan wilayah bertujuan memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelas Wamen Ossy.
Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, dan seluruh jajaran yang mengikuti rapat daring, Wamen Ossy juga memaparkan sejumlah manfaat dari penerapan OTK berbasis wilayah. Di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Penanganannya tidak lagi bersifat sektoral, melainkan harus menyeluruh. Bukan hanya urusan pengukuran atau pendaftaran semata, tetapi semua harus memahami kondisi wilayah sehingga penguasaan wilayah menjadi sangat penting,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat daerah, baik di Kanwil maupun Kantah. Menurutnya, spesialisasi kerja, koordinasi antarfungsi, dan rantai komando yang terstruktur menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi menentukan jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Harapannya, kita dapat memberikan pelayanan terbaik dengan kualitas yang terjamin, sekaligus mendukung pengembangan SDM untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” pungkas Sekjen ATR/BPN.
