Padang Panjang, investigasi.news– Wakil Wali Kota, Allex Saputra menyampaikan Nota Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Jawaban tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna yang digelar Kamis (12/6/2025), dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mardiansyah yang turut dihadiri Ketua DPRD, Imbral.
Sebelumnya, pemandangan umum disampaikan Fraksi Gerindra, NasDem, PAN, dan Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, Rabu (11/6/2025).
Menanggapi berbagai masukan dari keempat fraksi tersebut, Pemko Padang Panjang berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efisien, dan berbasis potensi riil, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya yang dilakukan salah satunya melalui pemutakhiran data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis teknologi geospasial, pelaksanaan uji petik pajak restoran, serta penerapan sistem pembayaran non-tunai seperti Q-RIS.
Selain itu, Pemko juga membentuk Satuan Tugas Operasi Taat Pajak (OTP), memperkuat pengawasan dan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Pemko terus melakukan mengembangkan sektor-sektor potensial lain, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, sebagai sumber PAD alternatif.
Menjawab kekhawatiran terkait proyeksi pendapatan dan belanja, Allex menegaskan, seluruh perhitungan dilakukan secara realistis dan mengacu pada potensi riil daerah.
Dalam rangka efisiensi anggaran, dilakukan rasionalisasi belanja, guna mendukung pelaksanaan program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Menanggapi pertanyaan fraksi terkait realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mencapai 73,61%, Allex menjelaskan, rendahnya realisasi tersebut disebabkan
masih berlanjutnya proses penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT) pada RSUD hingga 2025.
“Karena pekerjaan belum sepenuhnya
selesai pada akhir tahun anggaran 2024, proses pembayaran juga belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam tahun anggaran tersebut. Pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan
selesai sesuai ketentuan dan mekanisme penganggaran yang berlaku,” jelasnya.
Selain itu, pengembangan infrastruktur Pasar Pusat serta penataan lalu lintas di sekitarnya, ujarnya, menjadi strategi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Beberapa langkah yang telah dilakukan misalnya, perbaikan fasilitas umum seperti toilet, penataan area parkir, pemasangan jaringan internet dan CCTV, penataan area dagangan agar lebih rapi dan teratur, serta rekayasa lalu lintas memperlancar arus barang, jasa, dan orang.
Terkait persoalan batas wilayah dengan Kabupaten Tanah Datar, Pemko telah menempuh berbagai penyelesaian. Saat ini, proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) masih dalam tahap berproses.
Di bidang kesehatan, Allex menyampaikan, Pemko terus meningkatkan mutu pelayanan, baik di Puskesmas maupun RSUD, dengan memperkuat tenaga medis dan menyediakan peralatan modern seperti CT Scan dan MRI.
“Tujuannya agar layanan kesehatan dapat diakses secara optimal oleh masyarakat tanpa harus keluar kota,” katanya.
Di sisi lain, realisasi belanja barang dan jasa yang mencapai 93,23 persen dinilai cukup efisien dan mencerminkan optimalisasi dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Allex juga menanggapi kekhawatiran atas defisit anggaran Rp42,5 miliar. Dia memastikan defisit tersebut telah ditutupi melalui pembiayaan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Terkait pertumbuhan ekonomi Padang Panjang pada 2024 sebesar 4,52 persen, jelasnya, angka ini tergolong stabil dan masih berada di atas rata-rata Sumatera Barat, meskipun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.
Adapun Bantuan Sosial dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebut Allex, merupakan satu-satunya acuan resmi penentuan keluarga atau individu penerima bantuan sosial.
Memastikan bantuan tepat sasaran, ujarnya, Pemko melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu, pemadanan data calon penerima bantuan dengan data kependudukan (Capil).
Lalu, verifikasi dan validasi langsung ke lapangan, seterusnya, memastikan calon penerima terdaftar dalam DTSEN (dulunya
DTKS-red).
Kemudian, angka inflasi dan kemiskinan masih dalam kondisi terkendali. Strategi pengentasan terus dirancang secara menyeluruh agar penurunan angka kemiskinan berlanjut signifikan. (harris/Kamal)
