PESISIR SELATAN — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy mendorong penguatan literasi demokrasi dan pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas serta partisipasi pemilih menuju Pemilu 2029. Hal itu disampaikan Vasko saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumbar di Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Vasko, demokrasi tidak cukup hanya dipahami sebagai proses menggunakan hak pilih. Masyarakat juga perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem demokrasi, proses Pemilu dan Pilkada, serta konsekuensi dari pilihan politik yang diambil.
“Yang kita harapkan bukan hanya masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami mengapa mereka memilih dan apa konsekuensi dari pilihan tersebut,” ujar Vasko.
Ia menilai, pendidikan politik dan literasi demokrasi perlu dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya ketika tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membentuk pemilih yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab.
Vasko juga menyoroti kecenderungan partisipasi masyarakat pada Pilkada yang lebih rendah dibandingkan Pemilu Presiden. Karena itu, menurutnya, diperlukan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui dialog, edukasi publik, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan berbagai elemen sosial.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, penyelenggara Pemilu, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun budaya demokrasi yang sehat,” katanya.
Sementara itu Anggota KPU RI, Dr. Betty Epsilon Idroos mengatakan pendidikan pemilih menjadi semakin penting mengingat persiapan menuju Pemilu 2029 akan mulai dilakukan secara bertahap sejak 2027.
Ia menyebutkan, tingkat partisipasi pemilih Sumatera Barat pada Pilkada 2024 masih berada di kisaran 57 persen, di bawah rata-rata nasional yang mencapai sekitar 71,39 persen. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui pendidikan pemilih yang lebih intensif dan berkelanjutan.
“Pemilih kita didominasi Generasi Milenial dan Generasi Z yang jumlahnya hampir 60 persen. Karena itu, pendekatan pendidikan pemilih juga harus mampu menjangkau dan sesuai dengan karakter generasi muda,” jelasnya.
Betty Epsilon menambahkan, Pemilu memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat karena hasilnya menentukan arah kebijakan publik, pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. Karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab.
Selain penguatan literasi demokrasi bagi generasi muda, KPU juga mendorong penyelenggaraan Pemilu yang inklusif, termasuk memastikan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas memperoleh akses informasi dan layanan kepemiluan yang memadai.
KPU juga terus mengembangkan pemanfaatan teknologi sebagai sarana edukasi dan simulasi kepemiluan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi di tengah perkembangan era digital.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumbar; Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar, Mursalim; Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan; Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. (adpsb/bud)
