Sulawesi Utara, Investigasi.News — Nama Kiki Mewoh kini mencuat dalam penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara. Keterangannya yang menyebutkan bahwa ia bukanlah pemilik utama, melainkan hanya menerima bagian keuntungan sebesar 5 hingga 10 persen, sementara sosok WNA berinisial “Yuho” disebut sebagai pihak yang sebenarnya, memicu gelombang tanya besar dari masyarakat. Publik berseru: jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti di pihak yang lemah, sementara aktor di balik layar bebas berjalan!
Berdasarkan informasi yang berkembang, Kiki Mewoh diduga telah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan. Dalam proses tersebut, ia disebut menyatakan bahwa aktivitas pertambangan itu bukan miliknya sepenuhnya, melainkan dikaitkan dengan sosok WNA yang dikenal dengan nama Yuho. Kiki disebut hanya memperoleh fee sebesar 5–10 persen dari hasil kegiatan tersebut.
Jika fakta ini benar, maka pertanyaan yang paling mendasar dan mendesak adalah: Siapa sebenarnya yang memegang kendali, menyediakan modal, alat berat, dan menikmati porsi terbesar keuntungan dari aktivitas ilegal ini? Apakah hanya Kiki Mewoh? Atau ada jaringan yang jauh lebih besar yang sengaja disembunyikan?
Masyarakat menuntut Kejaksaan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan satu pihak saja. Seluruh mata rantai harus dibongkar tuntas: mulai dari pemilik modal, penyedia alat berat, pengelola lapangan, pengatur produksi, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati aliran keuntungan secara signifikan. Nama WNA “Yuho” yang disebut-sebut wajib diklarifikasi dan ditelusuri keberadaannya tanpa menunda.
Demikian pula dengan Kiki Mewoh. Jika benar ia menerima bagian keuntungan dari kegiatan ilegal, maka dasar penerimaan tersebut, peran nyatanya, serta aliran dana yang diterima harus diperiksa secara transparan dan terbuka.
Dugaan kegiatan ini dapat dijerat Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya. Jika terbukti ada kerusakan lingkungan, maka UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga wajib diberlakukan dengan tegas. Hukum harus berlaku sama untuk semua orang — tanpa pandang status, kewarganegaraan, maupun kedudukan sosial.
Kejaksaan Diminta Terbuka, Jangan Biarkan Masyarakat Menebak-nebak!
Publik mempertanyakan: Apakah Kiki Mewoh sudah resmi diperiksa? Apakah sosok WNA “Yuho” telah ditemukan dan dimintai keterangan? Apakah aliran dana, kepemilikan alat berat, dan struktur keuntungan telah ditelusuri? Kejaksaan diharapkan memberikan penjelasan resmi agar tidak muncul kesan bahwa penegakan hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.
Siapa pun yang terbukti terlibat — baik warga negara maupun asing — harus diproses hukum tanpa kompromi. Tidak boleh ada yang dikecualikan, tidak boleh ada yang dilindungi.
Redaksi masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Kejaksaan, Kiki Mewoh, maupun pihak yang disebutkan. Ruang hak jawab tetap terbuka lebar. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi. Namun satu hal yang pasti: kepentingan hukum dan keadilan rakyat tidak boleh kalah oleh siapa pun. Seluruh proses harus terbuka, tuntas, dan tidak tebang pilih.
Sandi
