Padang Pariaman, Investigasi.news — Tidak hanya mangkrak, “rayap besi” kini turut menambah deretan kerugian negara dalam proyek gagal pembangunan gedung kuliah Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang di Kabupaten Padang Pariaman. Ironisnya, baik Pengguna Anggaran (PA) yang juga merupakan Rektor ISI Padang Panjang, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga kini seolah belum tersentuh hukum.
Proyek pembangunan gedung kuliah tersebut menjadi sorotan publik lantaran mangkrak dalam waktu lama dan menunjukkan kerusakan serius pada sejumlah bagian struktur bangunan. Namun, pihak terkait tampak menanggapi persoalan ini dengan sikap biasa-biasa saja, bahkan publik menilai baik PA maupun PPK terkesan “kebal hukum”.
Muncul pertanyaan di kalangan masyarakat: apakah proses penyelidikan yang kini dilakukan oleh Unit Tipikor Polres Padang Pariaman akan berhenti hanya sampai pada PPK? Ataukah justru Pengguna Anggaran yang juga menjabat sebagai Rektor ISI akan dibiarkan bebas tanpa proses hukum? Bagaimana pula dengan pihak penyedia jasa proyek tersebut?
Hasil penelusuran tim Investigasi.news di lapangan pada Senin (10/11/2025) menunjukkan kondisi proyek yang memprihatinkan. Terlihat bekas potongan besi struktur bangunan yang nyaris habis dijarah, sementara sejumlah bagian beton yang sudah dicor tampak mulai tergerus air. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerusakan lebih parah apabila tidak segera ditangani.
Bangunan yang mangkrak tersebut diketahui telah menelan anggaran negara lebih dari Rp5 miliar, berdasarkan hasil penghitungan bersama. Namun, dari total dana tersebut, bobot pekerjaan yang diakui hanya sekitar 13 persen.
Publik kini menantikan keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan penyelidikan proyek mangkrak ini. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut—apakah hanya PPK, atau juga PA sebagai pemegang kendali anggaran?
Km
