Lagi, Menu MBG Diduga Busuk, SPPG Nurul Hikam Kapongan Kembali Diprotes Wali Murid

Situbondo, investigasi.news – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di PP Nurul Hikam, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, kembali menuai protes dari wali murid salah satu sekolah dasar di wilayah tersebut, Sabtu (14/2/2026). Protes itu dipicu dugaan penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi.
Sejumlah wali murid mengeluhkan kondisi telur dan buah yang dibagikan kepada siswa dalam program MBG. Mereka menyebut telur berbau tidak sedap dan buah dalam kondisi busuk, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan anak-anak mereka.
Keluhan tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, SPPG Nurul Hikam yang berada di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, juga pernah mendapat teguran dari pihak kecamatan, jajaran kepolisian setempat, serta salah satu anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Fraksi PKB.
Namun, menurut sejumlah wali murid, teguran tersebut dinilai tidak diindahkan. Pasalnya, dugaan penyajian menu yang tidak layak konsumsi kembali terulang dan memicu kekecewaan masyarakat penerima manfaat program MBG.
Program MBG sendiri bertujuan membantu pemenuhan gizi siswa sekolah dasar. Akan tetapi, sorotan dari penerima manfaat justru menimbulkan polemik terkait pengelolaan dan pelaksanaan program tersebut di internal SPPG Nurul Hikam.
Kondisi itu bahkan memicu ketegangan di internal lembaga. Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya saling tuding antara pengurus yayasan dan pengelola SPPG terkait tanggung jawab pengadaan dan distribusi makanan.
Akibat ketidakharmonisan tersebut, pelayanan pemenuhan gizi dinilai kembali mengalami kelalaian serupa, terutama dalam menjaga higienitas dan kualitas menu MBG sebelum didistribusikan kepada siswa.
Camat Kapongan, Roy Hidayat, membenarkan adanya permasalahan internal yang diduga menjadi salah satu penyebab terulangnya kelalaian di SPPG Nurul Hikam.
“Dalam tanda kutip, antara pihak SPPG dan pihak yayasan ada ketidakselarasan, sehingga saat kami ke sana mereka saling menyalahkan,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Roy menambahkan, ketika pihak kecamatan mendatangi lokasi, yang menemui justru santri senior, bukan pengurus utama lembaga. Meski demikian, pihak kecamatan tetap memberikan penegasan agar pengelolaan program MBG dibenahi secara serius.
Menurutnya, program MBG harus benar-benar memberikan dampak positif bagi penerima manfaat, khususnya siswa sekolah dasar yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk menunjang tumbuh kembang mereka.
“Saat rapat dan bertemu, pihak SPPG harus lebih baik lagi ke depan,” imbuh Roy.
Ia juga menegaskan bahwa pihak kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tegas, karena kewenangan tersebut berada pada instansi terkait di tingkat yang lebih tinggi. Meski demikian, pendampingan dan pembinaan akan tetap dilakukan.
“Sebenarnya kami tidak memiliki wewenang lebih, tetapi akan tetap dilakukan pendampingan dan pembinaan sebagai camat,” jelasnya.
Roy berharap, ke depan pengelolaan SPPG Nurul Hikam dapat lebih profesional dan memperhatikan standar kebersihan serta kelayakan makanan sebelum dibagikan kepada siswa penerima MBG.
Sementara itu, seorang penerima manfaat MBG yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai pengelolaan makanan di SPPG Nurul Hikam seharusnya dijaga dengan ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi siswa.
“Ini bukan yang pertama. Sebelumnya juga pernah ada temuan serupa. Seharusnya pengelola lebih serius soal kebersihan dan kelayakan makanan,” katanya.
Ia menilai kelalaian tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan. Jika dibiarkan, kondisi itu berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak.
Para wali murid berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SPPG Nurul Hikam di Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Mereka menegaskan, program MBG sejatinya sangat membantu, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Masyarakat pun meminta agar pihak yayasan dan pengelola SPPG benar-benar memperbaiki sistem manajemen dan pengawasan internal. Dengan demikian, program pemenuhan gizi dapat berjalan optimal dan tidak lagi menimbulkan kekhawatiran di kalangan wali murid maupun siswa penerima manfaat. (Agus)