Jember, Investigasi.News- Masa reses adalah salah satu kesempatan bagi anggota dewan DPRD bekerja diluar untuk langsung bertemu masyarakat di menemui konstituen di daerah pemilihannya guna menyampaikan laporan kinerja kepada rakyat.
Seperti yang dilaksanakan oleh Widarto, anggota DPRD Kabupaten Jember, yang dimana menggelar reses di wilayahnya, yaitu wilayah dapil 2. Sabtu(14/3/2026)
Dalam resesnya, Widarto membahas 3 topik utama, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Inflasi/Ekonomi Pangan dan Mitigasi Banjir.
Berkenaan dengan bencana banjir yang baru-baru ini terjadi, Widarto mengatakan bahwa kami (DPRD) berjuang untuk menyampaikan kepada eksekutif agar persoalan penanganan banjir dilakukan secara preventif.
“Jadi kita harus sama-sama menjaga hulu kita, yang dimana kesuburan hutan sangat penting agar penyerapan air bisa berfungsi dengan baik sehingga tidak terjadi banjir di hilir” ujar Widarto.
Selain itu, Widarto juga menegaskan tata ruang kita juga perlu di tata, agar lahan sawah tidak dijadikan perumahan-perumahan.
“Oleh karena itu, kami DPRD khususnya Fraksi PDI Perjuangan sedang gencar-gencarnya mendorong agar perda terkait RTRW segera untuk di sahkan.” Ujar Widarto.
Demikian soal program Makan Siang Gratis (MBG), Widarto menjelaskan bahwa kami Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jember menginginkan program MBG semakin hari semakin baik.
“Kami mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila ada menu-menu MBG yang disajikan tidak memenuhi standart Gizi. Tidak perlu takut akan intimidasi, laporkan saja.” Ujar Widarto.
Ia menambahkan sejatinya, orang yang mengkritisi menu-menu MBG yang kurang layak adalah orang yang sangat peduli dan menyelamatkan program MBG dari presiden kita.
Demikian pula, dengan beroperasinya MBG di berbagai daerah, termasuk di Jember telah dibuka 141 SPPG ini akan sangat berpengaruh terhadap inflasi harga bahan pokok.
“Dengan beroprasinya 141 SPPG, ditambah lagi Hari raya, ditambah lagi harga minyak dunia naik maka kedepan harga-harga akan dipastikan akan naik. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk mengantisipasi itu semua. ” Ujar Widarto.
Ia menambahkan Alhamdulillah salah satu masukan dari kita telah mendapatkan respon positif dari pemerintah daerah, yaitu telah dibentuknya satgas terkait tata ruang dan 18 SPPG sudah mendapatkan Suspend.
