Jakarta — Kunjungan luar daerah dalam rangka Percepatan Penetapan Batas Wilayah dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) terus berlanjut. Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, temui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) dan Direktur Toponimi dan Batas Daerah di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Rabu, 14 Januari 2026.
Dalam kesempatan itu, Wako Ramlan Nurmatias disambut langsung Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA dan Direktur Toponimi & Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah.
Pertemuan ini diagendakan dalam rangka percepatan penetapan batas wilayah antara Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam. Wako Ramlan, mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan penarikan garis batas berpedoman kepada Perda Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017. Hal ini sejalan dengan Peta Kota Bukittinggi yang diterbitkan pada tahun 1950-an oleh Direktur Djawatan Tehnik Bhg Kaatering.
Hal ini juga untuk mendukung pembangunan Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota percontohan (pilot project) untuk program Integrated City Planning (ICP).
Safrizal ZA, Direktur Bina Administrasi Kewilayahan mengatakan, pihaknya akan memproses hal tersebut secepatnya melalui tahapan yang telah ditentukan.
Wako memaparkan, secara tertulis, Pemko Bukittinggi meminta dukungan Ditjen Bina Adwil Kemendagri, agar dapat memberikan bantuan hibah barang sarana prasarana penyelenggaraan urusan perlindungan masyarakat, sub urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Bantuan yang diminta berupa mobil Pemadam Kebakaran berbagai kapasitas, mobil tangki suplai air dan mobil penyelamat (rescue).
Safrizal ZA, mengapresasi rerespon cepat dari Pemko Bukittinggi dalam membantu persoalan kebencanaan di daerah tetangga. Untuk itu, permohonan tersebut akan segera dipelajari dan ditindaklanjuti. Yas
