Viral dan memantik kemarahan publik. Di saat masyarakat bersiap menyambut Ramadhan, wajah Pasar Raya Solok justru memperlihatkan potret buram tata kelola: semrawut, akses tertutup lapak liar, dan nyaris tak bisa dilalui. Pusat ekonomi rakyat itu berubah seperti tanpa kendali. Pemerintah Kota Solok pun disorot tajam, dinilai gagal menegakkan ketertiban.
Kondisi memprihatinkan ini terungkap saat Komisi I DPRD Kota Solok melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Ketua Komisi I Deni Nofri Pudung bersama Hj. Rika Hanom, Amrinofdias Dt. Ula Gadang, dan Rusdi Saleh turun langsung ke lapangan, didampingi Asisten I Zulkarnaini, Kabid Pasar, Satpol PP, serta Diskoperindak Kota Solok.
Hasilnya? Rombongan dewan bahkan nyaris tak bisa melintas. Lapak pedagang berdiri di tengah jalan tanpa pola. Akses pembeli tersumbat. Suasana sumpek dan jauh dari kata nyaman. Pasar yang seharusnya menjadi pusat transaksi dan denyut ekonomi rakyat justru tampak seperti kawasan tanpa aturan.
Anggota Komisi I, Rusdi Saleh, langsung bereaksi keras. Ia meminta petugas segera menertibkan pedagang yang membuka lapak di badan jalan.
“Lapak dan kios ada di dalam pasar. Kenapa berjualan di tengah jalan? Ini jelas mengganggu pengunjung. Pemerintah harus tegas, jangan membiarkan pembiaran terus terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, bila lapak di dalam terisi penuh dan ditata rapi, pembeli pasti mau masuk. Apalagi menjelang Ramadhan, aktivitas pasar dipastikan meningkat tajam.
“Kalau dibiarkan seperti ini, orang malas masuk. Pasar bisa kehilangan fungsi sebagai pusat ekonomi. Jangan berharap PAD meningkat kalau penataan saja amburadul,” sindirnya.
Komisi I menilai persoalan ini bukan sekadar ketidaktertiban biasa, melainkan cerminan lemahnya kebijakan dan pengawasan. Jika terus dibiarkan, Pasar Raya Solok bukan hanya kehilangan daya saing, tetapi juga kepercayaan masyarakat.
Sorotan juga mengarah pada minimnya dukungan anggaran untuk penertiban. Ketua Komisi I, Deni Nofri Pudung, mengungkap fakta mengejutkan saat rapat bersama tim sidak di kantor pasar.
“Anggaran kegiatan Satpol PP nol, kecuali gaji. Bagaimana mereka bisa maksimal bekerja? OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru dipangkas habis,” ujarnya geram.
Ia menegaskan, tugas penegakan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) bukan perkara ringan. Mulai dari penertiban PKL, penanganan laporan masyarakat seperti ular masuk rumah, anjing rabies, hingga potensi penyakit masyarakat dan bencana, semuanya membutuhkan dukungan operasional.
“Jangan lagi berlindung di balik alasan efisiensi dari pusat. Kalau memang serius menata pasar dan menjaga ketertiban, kembalikan anggaran kegiatan mereka,” tegas Deni.
Komisi I memastikan hasil sidak ini tidak akan berhenti sebagai catatan lapangan semata. Temuan tersebut akan segera dibahas bersama Sekda dan OPD terkait untuk melahirkan langkah konkret.
Pesannya jelas: Pasar Raya Solok tidak boleh terus menjadi simbol kekacauan. Menjelang Ramadhan, masyarakat butuh pasar yang tertib, aman, dan nyaman — bukan pasar yang dibiarkan semrawut tanpa ketegasan.
(Wahyu)
