Padang Panjang — Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan 2026.
Rakor yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (15/4/2026), diikuti seluruh unsur TKPK Kota Padang Panjang.
Wakil Wali Kota Allex Saputra selaku Ketua TKPK menegaskan, forum ini harus menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Yang kita butuhkan adalah program yang nyata dan menyentuh langsung masyarakat, bukan bantuan yang bersifat terus-menerus tanpa solusi jangka panjang,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keakuratan data sebagai dasar dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, data yang valid berbasis by name by address akan memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci, karena penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Semua pihak harus bergerak bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Allex menargetkan program penanggulangan kemiskinan dapat menjangkau masyarakat dari kelompok desil satu hingga desil lima, sehingga semakin banyak keluarga yang terbantu keluar dari garis kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Putra Dewangga menyampaikan, rakor ini merupakan pertemuan perdana TKPK pada 2026. Ia menjelaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari program strategis nasional yang membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah.
“Data kesejahteraan sosial di Padang Panjang hingga April 2026 tercatat sebanyak 63.686 individu. Kami berharap seluruh OPD dapat menggunakan data yang akurat agar penyaluran program bantuan berjalan efektif,” jelasnya.
Melalui rakor ini, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang dapat berjalan lebih optimal melalui kolaborasi yang kuat serta program yang tepat sasaran. (andes/Kamal)
