Sawahlunto, investigasi.news – Pemerintah kota Sawahlunto masih memiliki hutang Pembangunan Pasar Sawahlunto ke World Bank atau Bank Dunia dan untuk membayarnya harus tetap dianggarkan dalam Angaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) kota ini setiap tahun sampai tahun 2030 mendatang.
Hal itu kembali diungkapkan pemerintah kota Sawahlunto pada pada Rapat peripurna DPRD Kota Sawahlunto, Senin (14/7/2025) yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto Susi Haryati dan dihadiri Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah.
Walikota Sawahlunto Riyanda Putra menyatakan saat ini sisa pokok hutang Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Dunia kondisi saat ini sebesar Rp 6.416.666.440,37.
Dan tagihan hutang ini akan berakhir pada tanggal 15 November 2030, kata Riyanda Putra pada paripurna yang juga dihadiri Forkopimda, Setdako Sawahlunto Rovanly Abdams serta kepala OPD kota itu.
Peminjaman kepada bank dunia pada tahun 2012 sebesar Rp17, 5 milyar itu, sesuai kesepakatan pemerintah kota Sawahlunto berkewajiban membayar hutang terhitung tahun 2016, lalu pemko melakukan pembayaran hutang dengan dua kali pembayaran tiap tahunnya.
Dengan jadwal pada bulan Mei dan bulan November sesuai yang dianggarkan tiap tahunnya di APBD kota ini. Kewajiban yang harus dibayarkan pemko Sawahlunto tiap tahunnya, yakni dibulan Mei berkisar Rp1,6 milyar dan bulan November berkisar Rp1,5 milyar.
Sebelumnya, Sekretaris Badang Pengeloalaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Dodi Febrizal membenarkan upaya penyelesaian kewajiban terhadap hutang Bank Dunia yang masih dilakukan.
” selama dua tahun ini ada keringanan terhadap bunga realisasi pengajuan terhadap program keringanan hutang. Dan ada penghematan terhadap bunga sekira Rp100 juta an ” kata Dodi Febrizal, Rabu (9/4/2025) lalu.
Diperkirakan, sebut Dodi upaya mengansur hutang ini sampai tahun anggaran 2030 mendatang pemerintah Kota Sawahlunto memiliki kewajiban itu.
Pemko Sawahlunto berhutang kepada bank dunia untuk proyek pembangunan Pasar Sawahlunto yang dikerjakan PT. Nindya Karya (Persero) dengan pengawas PT Second Dwi Tunggal Putra senilai Rp16,2 Milyar tahun 2012 lalu.
(tumpak)
