Pidie Jaya, Investigasi.News – Kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khususnya dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie Jaya dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025, Rabu (15/7/2026).
Dalam forum resmi tersebut, sejumlah fraksi di DPRK secara bergantian menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap rendahnya realisasi PAD yang dinilai belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Sorotan itu tidak hanya menyasar capaian pendapatan, tetapi juga efektivitas pengelolaan aset daerah serta kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Salah satu kritik datang dari Fraksi Partai Aceh yang disampaikan oleh Drs. Saed Syahrul, S.H. Dalam pandangan akhirnya, ia menilai realisasi PAD pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) masih jauh dari harapan.
Menurut Saed, salah satu penyumbang PAD yang menjadi perhatian adalah objek wisata Waterboom Trienggadeng. Wahana wisata tersebut diketahui telah menghabiskan anggaran perbaikan hingga ratusan juta rupiah, namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah dinilai belum sebanding dengan investasi yang telah dikeluarkan.
“Waterboom tersebut telah menelan anggaran perbaikan hingga ratusan juta rupiah, tetapi pendapatan yang dihasilkan masih jauh dari target. Selain itu, status pengelolaannya juga perlu mendapat perhatian serius,” tegas Saed Syahrul di hadapan sidang paripurna.
Senada dengan itu, Fraksi Partai Aceh Sejahtera (PAS) melalui juru bicaranya, Azrizal Syahputra, turut mempertanyakan capaian kinerja SKPK yang selama ini dibebankan target peningkatan PAD.
Azrizal menilai, setelah lebih dari satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, mayoritas SKPK belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Hampir seluruh SKPK yang diberikan mandat untuk meningkatkan PAD rata-rata belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Azrizal.
Berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut menjadi sinyal bahwa DPRK menginginkan langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pendapatan sekaligus mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Pidie Jaya.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, menyatakan menerima seluruh masukan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRK Pidie Jaya, Sibral menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembenahan terhadap kinerja SKPK, terutama instansi yang memiliki tanggung jawab dalam peningkatan PAD.
“Saya optimistis PAD Kabupaten Pidie Jaya dapat meningkat pada tahun berikutnya. Saat ini kami terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SKPK agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal,” ujar Sibral kepada Investigasi.News.
(Herry)
