Pidie Jaya, Investigasi.News — Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, ST., MM., kembali melakukan langkah konkret ke pemerintah pusat. Kali ini, ia mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk mengkaji ulang data Densil yang dinilai berdampak terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin, duafa, dan warga kurang mampu di wilayahnya.
Langkah tersebut dilakukan setelah Wakil Bupati Pidie Jaya melakukan sejumlah pertemuan dengan jajaran kementerian di Jakarta pada Kamis (17/9/2026). Selain membahas persoalan data Densil, Hasan Basri juga mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) serta realisasi bantuan tahap kedua bagi masyarakat terdampak bencana.
Hasan Basri mengatakan, sedikitnya ada tiga agenda penting yang menjadi prioritasnya dalam kunjungan ke pemerintah pusat. Pertama, mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Kedua, mempercepat realisasi bantuan tahap kedua. Ketiga, membahas secara khusus persoalan data Densil bersama Tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.
“Pada hari ini kita sudah melakukan pertemuan dengan tiga pihak. Baru saja kami selesai berdiskusi bersama Tim Pusdatin. Ini sangat penting karena menyangkut hak masyarakat miskin, duafa, dan orang-orang tidak mampu yang haknya tiba-tiba hilang akibat persoalan data Densil,” ujar Hasan Basri kepada Kontributor Investigasi.News melalui sambungan telepon seluler, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, persoalan data menjadi hal yang sangat krusial karena data tersebut berkaitan erat dengan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan perlindungan sosial pemerintah.
Karena itu, Hasan Basri memastikan persoalan tersebut tidak berhenti pada pembahasan di tingkat kementerian. Ia berencana mendatangi langsung BPS RI untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membawa data pendukung dari Pidie Jaya.
“Saya akan ke BPS pusat besok untuk menyampaikan hal tersebut. Bila perlu, nanti kita akan membawa seluruh data yang berkaitan dengan Densil ke Jakarta. Harapannya, hak-hak masyarakat kita yang selama ini hilang atau terhapus dapat kembali dan normal seperti semula,” tegasnya.
Sebelumnya, Hasan Basri juga telah melakukan pertemuan dengan Direktur Jaminan Sosial, Faisal, S.S.T., M.Si., guna mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Pidie Jaya.
Selain itu, ia berdiskusi dengan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Masryani Mansyur, terkait percepatan realisasi bantuan tahap kedua bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hasan Basri, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya selama dua periode, menegaskan bahwa rangkaian pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Pidie Jaya melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.
Ia berharap pembahasan yang dilakukan di Jakarta dapat menghasilkan langkah konkret sehingga persoalan data maupun program bantuan sosial yang menjadi hak masyarakat Pidie Jaya dapat segera ditindaklanjuti.
(Herry)
