Malut, Investigasi.news-, Pimpinan Cabang PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kepulauan Sula saat ini belum ada agenda atau rencana pergerakan dan konsolidasi dalam rangka evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran 20 Oktober 2025.
Namun menurut Ketua Prabowo Sibela, IMM Sula tetap mengawal setiap kebijakan pemerintah pusat maupun Propinsi, serta Kabupaten dalam membangun SDM dan SDA.
“Harapan kami dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kab. Kepulauan Sula untuk kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang pertama mengenai dengan pembangunan infrastruktur dan yang kedua kesejahteraan rakyat itu upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam hal meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kami berharap dapat memperbaiki kondisi jalan dan jembatan yang rusak sehingga akses ekonomi masyarakat lebih lancar dan aman”, ujar Prabowo Sibela (17/10).
Menurutnya, Pembangunan infrastruktur publik yang memadai seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan umum dan juga pasar yang memadai dan berkualitas. serta meningkatkan aksesibilitas perbaikan jaringan dan sebagainya, kami berharap agar adanya konektifitas antara daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kab. Kepulauan Sula
“Berkenaan dengan kesejahteraan, kami berharap kepada Presiden dapat meningkatkan mensejahterakan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan pendapatan masyarakat diberbagai sektor yang ada di Kepulauan Sula dan pada intinya di seluruh daerah di Maluku Utara”, pungkas Prabowo Sibela.
Lebih lanjut dikatakan, mengenai dengan meningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, karena rata-rata infrastruktur kesehatan di Kab. Kepulauan Sula masih minim mulai dari SDM, tenaga pengajar, siswa, pembangunan Infrastruktur oleh karena itu harapan kami Presiden dapat meningkatkan aksesibilitas layanan itu, tutur Prabowo Sibela Ketua PC. IMM Sula.
“Selanjutnya mengenai dengan keadilan sosial yakni kami berharap Presiden dapat meningkatkan keadilan sosial ditengah-tengah maraknya kasus korupsi yang ada di Kab. Kepulauan Sula agar tidak lagi terjadi korupsi secara besar-besaran dan dapat merugikan masyarakat dan Negara, tutupnya.
